Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kunjungan ke markas partai politik. Usai Partai Demokrat dan NasDem, giliran Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didatangi oleh KPK.

Pertemuan antara KPK dan PPP berdiskusi soal upaya mewujudkan sistem integritas partai politik. Dalam diskusi tersebut, KPK diwakili oleh Direktur Pencegahan Pahala Nainggolan.

Pahala Nainggolan menjelaskan kedatangan KPK ke partai politik dikarenakan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Diketahui, kepala daerah yang dijerat oleh KPK kebanyakan merupakan kader partai politik. Tak hanya itu, Pahala mengungkapkan 35 persen kasus di KPK berkaitan dengan partai politik.

"Makanya kita pikir partai itu harus ikut bertanggungjawab, kita minta partai memperbaiki pengkaderannya," kata Pahala di Kantor DPP PPP, Jalan Tebet Barat IX, Jakarta, Jumat (15/9).

Pahala menambahkan tujuan KPK mendatangi partai politik juga meminta agar seluruh partai politik di tanah air dapat membenahi sistem keuangan. Lembaga antirasuah meminta seluruh partai politik mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

"Kita minta partai punya kode etik dan rekruitmen yang lebih terbuka," ujarnya.

KPK juga berharap dapat dilibatkan dalam proses perekrutan kader di seluruh partai politik. Tujuannya, partai politik dapat diisi oleh sosok yang berintegritas. KPK juga ingin mengembleng calon kader dari seluruh partai politik.

"Di proses pembekalan baik kader muda sampai kader yang mau calon legislator kepala daerah nanti. Kita mau rilis aja menawarkan kerja sama supaya PPP berintegritas," ujarnya.

KPK memastikan akan mendatangi seluruh partai politik untuk menawarkan sejumlah ide yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas partai politik.

"Kita tawarkan kerjasama untuk memperbaiki partai dari poin itu agar mereka lebih kuat dalam arti kader politik atau pejabat publik paling tidak mereka tau lah apa yang boleh dan enggak boleh, apa yang pantas dan apa yang enggak pantas," ujarnya.

KPK memastikan tak hanya akan mendatangi partai politik yang lama. Usai dari PPP, KPK akan menyambangi Kantor DPP Perindo. KPK juga akan menjadwalkan mendatangi partai politik baru yang lain, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dalam pertemuan tersebut, PPP dihadiri oleh Sekjen Arsul Sani, Bendahara Umum Tommy Soetomo, Wakil Ketua Umum Mansyur Kardi, Wasekjen Ahmad Baidowi dan Ketua OKK DPP PPP M Qoyum Abdu Jabar. Sementara, KPK menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam upaya mewujudkan sistem integritas partai politik. Turut hadir Syamsuddin Haris yang merupakan peneliti senior LIPI.