Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyindir Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM. Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Sebelum sindiran-sindiran ini muncul, Menteri Yasonna mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memewacanakan kawasan milik Kemenkum HAM tersebut dijadikan tata ruang persawahan. Namun wacana itu justru menjadi masalah.

"Cari gara-gara. Nanti kita bicara ke Menteri ATR untuk profesional saja, tapi kita bisa duduk bersama apapun masalahnya," tegas Yasonna.

Berikut sindiran-sindiran Menteri yasonna dan tanggapan Walkot Tangerang soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM:

Sebut Walkot Tangerang Tak Ramah

Menteri Yasonna memberikan sambutan saat meresmikan perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Dalam sambutannya, Yasonna meminta jajarannya untuk tidak mengurus izin yang berkaitan dengan pembangunan dua Poltek tersebut ke Pemkot Tangerang.

Yasonna bahkan menyebut Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kurang ramah. Bahkan Arief dituding menghambat pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM.

"Kepala BPSDM Hukum dan HAM supaya tidak mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini, karena Pak Wali Kota agak kurang ramah dengan Kemenkum HAM," kata Yasonna dalam pidato peresmian kampus tersebut, Rabu (10/7).

Tanggapan Walkot Tangerang

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menanggapi ucapan Menteri Yasonna. Ia merasa sedih dan merasa difitnah. Padahal ia sudah memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan pusat.

"Saya sangat sedih, prihatin di satu sisi saya ikut memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan pemerintah pusat. Tapi di satu sisi saya seolah-olah difitnah," ujar Wali Kota.

Ada Kesalahpahaman dari Kemenkumham

Wali Kota Tangerang Arief juga mengatakan bahwa ada miskomuniksi dari Kemenkumham terkait hal ini. "Rasanya Pak Menteri harus mencari informasi lebih jauh lagi," ungkap Arief.

Menurutnya, justru Pemerintah Kota Tangerang memperjuangkan agar di Kota Tangerang sudah tidak ada plotingan untuk lahan pertanian termasuk lahan Kemenkumham sebagaimana draf Raperda RTRW yang kita usulkan.

"Yang menetapkan lahan itu menjadi lahan pertanian justru dari Kementerian Pertanian," katanya.

Alasan Arief Belum Bisa Mengabulkan IMB

Salah satu alasan Wali Kota Tangerang Arief belum bisa bisa mengabulkan apa yang diinginkan Kemenkumham terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena masih terkendala landasan-landasan hukum yang belum selesai.

"Jadi mudah-mudahan dengan surat yang saya layangkan, nota keberatan saya, beliau bisa jauh lebih paham seperti apa kondisi ruwetnya urusan administarasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Saya bicara sebagai seorang Walikota yang terus berupaya hanya memikirkan yang terbaik untuk Kota Tangerang," tutup Arief.