Salinan Putusan telat, KY sebut Panitera MA gaptek

Kamis, 22 Maret 2012 13:48 Reporter : Hery H Winarno
Salinan Putusan telat, KY sebut Panitera MA gaptek

Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) juga menyesalkan salinan putusan di tingkat kasasi yang tidak segera diserahkan ke pengadilan di bawahnya untuk segera dieksekusi. KY menduga kelambanan memberikan salinan putusan ini karena panitera  Mahkamah Agung (MA) gagap teknologi (Gaptek).

"Administrasi di MA, dalam hal ini panitera sangat lambat. Padahal membuat salinan putusan itu sekarang sudah canggih tinggal copy paste. Panitera MA terlihat gaptek dan belum siap dengan teknologi," ujar Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (22/3).

Menurut Imam, MA dalam hal ini kepaniteraannya harus bisa mereformasi diri. Salinan putusan harus secepatnya dikirim kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga putusan tersebut bisa segera dieksekusi.

"MA sudah bagus untuk memberi vonis yang lebih berat, tetapi MA juga harus merubah langgamnya selama ini bahwa MA itu lambat. Walaupun hanya administrasi, MA juga harus cepat," terangnya.

Menurut KY, dalam peralatan MA sudah mendapatkan fasiltas yang setara dengan lembaga lain. Tetapi yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia (SDM) nya.

"Teknologi juga sudah bagus, tidak pakai mesin ketik lagi. Putusan itu lambat karena memang SDM nya belum siap dengan teknologi," imbuhnya.

Beberapa terpidana korupsi ternyata hingga kini belum dieksekusi alias belum menjalani hukuman meskipun putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini dikarenakan jaksa penuntut umum beralasan belum mendapatkan salinan putusan.

Salinan putusan sendiri memang dasar untuk melakukan eksekusi, namun ternyata salinan putusan itu tidak segera diserahkan dari hakim ke jaksa selaku eksekutor.

Sebut saja gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Majamuddin yang telah divonis Mahkamah Agung dengan hukuman empat tahun penjara serta denda Rp 20 juta subsider tiga bulan penjara. Toh hingga kini belum dipidana. Tak hanya Agusrin, Bupati Subang nonaktif Eep Hidayat hingga kini juga belum dieksekusi dengan alasan yang sama. [hhw]

Topik berita Terkait:
  1. Mahkamah Agung
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini