Merdeka.com - Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008, Neneng Sri Wahyuni, batal membacakan nota pembelaan (pledoi) hari ini. Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, istri terpidana kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, itu sakit.

"Kami menyampaikan terdakwa Neneng tidak bisa hadir hari ini karena sakit. Kita sudah bawa surat keterangan dari dokter," kata Jaksa KPK, Guntur Ferry Fathar dalam sidang lanjutan, di Pengadilan Tindak pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/2).

Menurut Jaksa Ferry, dari surat keterangan dokter, Neneng diminta dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Tetapi, dia tidak menjelaskan gamblang sakit apa yang diidap Neneng.

Hakim Ketua Tati Hadianti pun akhirnya menunda sidang hari ini. Dia menjadwalkan pembacaan pledoi dari Neneng dan penasehat hukumnya pada Kamis pekan depan.

Pada 5 Februari lalu, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Neneng Sri Wahyuni dengan pidana penjara selama 7 tahun. Menurut jaksa, istri terpidana kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, itu bersalah melakukan korupsi pada proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008.

Neneng juga dituntut denda Rp 200 juta, jika tidak sanggup membayar diganti pidana penjara selama enam bulan, perintah supaya tetap ditahan. Jaksa juga menuntut Neneng membayar uang pengganti kepada negara Rp 2,660 miliar. Jika tidak mampu membayar setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka negara akan menyita seluruh harta benda buat dilelang menutupi ganti rugi itu. Jika nilainya tidak cukup, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun.

Tebal halaman berkas tuntutan buat Neneng 379 halaman. Menurut Jaksa Guntur Ferry, Neneng bersalah melanggar dakwaan pertama, yakni Pasal 2 Ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Jaksa Ahmad Burhanuddin, pertimbangan memberatkan Neneng adalah menikmati uang hasil korupsi, memberi keterangan berbelit-belit, pernah melarikan diri, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal meringankan hukuman adalah Neneng masih memiliki anak yang masih balita, belum pernah dihukum, dan berlaku sopan selama persidangan.

Menurut Jaksa Jaya Sitompul, Neneng Sri Wahyuni sebagai Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara, bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan PLTS di Kemenakertrans bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan 2008. Dalam mengikuti lelang proyek itu, PT Anugerah Nusantara meminjam perusahaan PT Alfindo Nuratama Perkasa, milik Arifin Ahmad. Proyek pengadaan dan pemasangan PLTS itu bernilai Rp 8,918 miliar.

Menurut Jaksa Guntur Ferry, Neneng bersama-sama dengan Muhammad Nazaruddin, Marisi Matondang, Mindo Rosalina Manulang, Arifin Ahmad, dan Timas Ginting telah melakukan tindak pidana korupsi, yakni melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,72 miliar.