Merdeka.com - Ratusan Ketua Petugas Pemungutan Suara (KPPS) mengalami risiko selama menjalankan tugas di lapangan, bahkan berujung kematian. Namun mereka tidak mendapatkan fasilitas asuransi untuk menanggung biaya atas risiko yang dialami.

Langkah positif diambil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang yang sadar dengan risiko kerja selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Bawaslu mengasuransikan seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitian Pengawas Kelurahan (Panwaskel).

Kendati tidak dialokasikan anggarannya biaya asuransi ditanggung secara patungan oleh Komisioner Bawaslu. Asuransi untuk antisipasi selama menjalankan tugas di lapangan.

"Keseluruhan 57 orang Panwaskel ditambah 15 orang, tujuannya untuk antisipasi selama bertugas. Karena memang tidak ada fasilitas asuransi," kata Umi Magfiroh, Komisioner Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bawaslu Kota Malang, Rabu (24/4).

Kata Magfiroh, asuransi diperuntukkan selama bertugas yang menjamin kecelakaan kerja dan kematian. Pihaknya menggandeng BPJS Ketenagakerjaan di Kota Malang.

"Jadi tidak tahu saat melakukan pengawasan di lapangan hingga tengah malam, kita tidak tahu yang terjadi. Secara fisik maupun psikis, diintimidasi dan lain sebagainya. Makanya kami berinisiatif untuk mengasuransikan," katanya.

Karena tidak difasilitasi pembiayaannya, Bawaslu Kota Malang membayarnya dengan cara patungan. Para komisioner yang keseluruhan berjumlah lima orang dengan kesadaran menanggung pembiayaan dengan cara patungan.

"Keseluruhan biaya yang ditanggung sekitar Rp 1,5 juta. Kita patungan. Ini sebagai wujud kepedulian saja, karena memang tidak ada alokasinya," tambah Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa.

Tapi bersyukur selama ini tidak satupun anggota Panwascam dan Panwaskel yang mengalami kecelakaan maupun risiko lain. Sempat seorang anggota Panwascam mengalami kecelakaan karena terkena pecahan bambu sampai parah, tetapi tidak sampai harus mengklaim asuransi tersebut.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Zaenudin, mengatakan akan memberikan bahan rekomendasi sebagai evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. Kota Malang sendiri mengalami problem yang sama terkait risiko Ketua PPS dan satu orang meninggal dunia diduga karena kelelahan.

"Nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan berikutnya, termasuk pertimbangan untuk mengasuransikan Petugas PPS," katanya.