Merdeka.com - Banyaknya penipuan berkedok agen haji dan umroh kian meresahkan masyarakat, khususnya bagi umat muslim. Para agen palsu ini tak segan-segan menguras fulus calon jamaah yang hendak beribadah ke Tanah Suci.

Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) menyatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapati laporan mengenai penipuan umroh. Namun, diyakininya bila penipuan seperti itu memang selalu ada.

"Saya belum dapat laporan dari masyarakat tentang penipuan umroh. Tapi kalau namanya penipuan selalu ada," kata SDA usai acara bedah buku di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (26/2).

Sedangkan penipuan keberangkatan haji, kata SDA, hal itu memang kerap terjadi. Terutama bagi para jamaah yang tidak masuk dalam kuota haji.

Biasanya, lanjutnya, para jamaah yang sudah mencapai bandara tidak bisa melanjutkan keberangkatan ke tanah suci. Hal itu disebabkan tidak mendapat rekomendasi dari pihaknya. "Kalau haji biasanya non kuota. Di bandara nggak bisa berangkat. Karena nggak dapat izin dari Menteri Agama, kesannya Menteri Agama yang salah," cetusnya.

Namun demikian, dirinya mengklaim masih banyak agen perjalanan haji dan umroh yang sudah resmi dan tercatat di Kementerian Agama. Saat ini jumlahnya sekitar 300 lebih travel resmi.

Dia mengancam, bila ada agen resmi yang mencoba melakukan praktik nakal, pihaknya tak sungkan mencabut izinnya. "Ada travel yang tercatat. Kalau yang tercatat melakukan hal itu (penipuan) kita cabut. Kalau yang tidak tercatat kita tunggu laporannya," tegasnya.

Selain kedok berupa agen perjalanan, SDA mengakui terdapat penipuan lain, yakni menggunakan cara multi level marketing (MLM). Namun, pihaknya sudah melarang kegiatan tersebut. Dia menjelaskan, praktik MLM umroh dan haji ini biasanya menggunakan kelipatan dan itu bukan cara yang masuk akal.

"Kita sudah larang, karena itu tidak rasional. Yang MLM itu misalnya mendapat 100 jamaah bisa memberangkatkan 10 jamaah atau 10 kali lipat. Itu kita larang," ungkapnya.

Bahkan, selain cara MLM, pihaknya pun telah melarang para Bank mengeluarkan program dana talangan haji. Alasannya, karena beribadah ke tanah suci merupakan kemampuan sendiri. "Kemenag juga melarang, perbankan memberikan dana talangan untuk haji," pungkasnya.