Saat Negara Urus Rumah Tangga Warga

Selasa, 3 Maret 2020 07:02 Reporter : Supriatin, Lia Harahap
Saat Negara Urus Rumah Tangga Warga Ilustrasi keluarga. ©2012 Brian A Jackson/ Shutterstock

Merdeka.com - Urusan rumah tangga menjadi hal sangat pribadi bagi setiap orang. Seperti apa dan bagaimana sebuah rumah tangga berjalan tidak bisa diatur pihak luar.

Alasan utamanya hanya satu. Kondisi setiap keluarga berbeda. Sehingga, sulit rasanya menyamaratakan bentuk ideal sebuah rumah tangga.

Begitulah pandangan Atin, seorang ibu rumah tangga di Bogor. Ibu satu orang putra ini menilai, tidaklah elok jika ada aturan dalam bentuk undang-undang mengatur urusan rumah tangga. Seperti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Atin mengaku telah mencermati satu demi satu poin dalam pasal tersebut. Paling menarik untuk dikritisi, kata dia, terkait bunyi Pasal 25.

"Saya keberatan dengan pasal ini karena problematika yang terjadi dalam setiap rumah tangga berbeda-beda," kata Atin, saat berbincang dengan merdeka.com pada Jumat (28/2) lalu.

Pada ayat 1 Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga dijelaskan setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah, melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban dari suami dijelaskan dalam ayat 2 antara lain menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan kewajiban seorang istri berdasarkan ayat 3 Pasal 25 antara lain, mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; menjaga keutuhan keluarga; serta memperlakukan suami dan anak secara baik.

Atin mencontohkan kondisi rumah tangganya. Sebagai ibu pekerja, dirinya tak bisa menghabiskan banyak waktu di rumah. Ia harus berangkat kerja pukul 06.00 dan baru kembali ke rumah pukul 20.00 WIB. Rutinitas itu dia lakukan nyaris setiap hari.

Tidak hanya itu, Atin juga meninggalkan anaknya yang baru berusia tujuh bulan di rumah bersama suami. Sebab suaminya belum memiliki pekerjaan tetap. Sang suami hanya memulai usaha kecil-kecilan. Meski demikian, Atin dan suaminya sepakat saling membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

"Pasal 25 ini menuntut seorang ibu untuk meluangkan banyak waktu di rumah. Saya nggak bisa, saya harus kerja," ujarnya.

Bukan cuma seorang istri yang juga ibu merasa resah dengan rancangan undang-undang ini. Sebagai suami dan juga kepala keluarga, Teguh (33) menilai RUU ini menutup mata terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang beragam.

Dia mencontohkan bunyi Pasal 33 dan 36 dalam RUU Ketahanan Keluarga. Pasal 33 dan 36 mewajibkan pasangan yang terikat perkawinan sah menyediakan rumah layak huni, ruang tidur tetap dan terpisah bagi orang tua, anak laki-laki dan perempuan. Kemudian mewajibkan pasangan memiliki jamban tertutup.

"Ya gimana mau punya rumah layak huni, bayar kontrakan setiap bulan saja susah," kritik Teguh.

Teguh merasa heran dengan kemunculan RUU yang dinilainya ingin mencampuri urusan pribadi warga. Padahal negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar yakni mengentaskan kemiskinan. Negara, sambung dia, tidak perlu memasuki ranah privasi keluarga untuk membentuk manusia unggul. Melalui pengentasan kemiskinan, katanya, perlahan warga bisa mencapai kesejahteraan hidup.

"Tidak usah dilanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga itu, lebih baik DPR fokus bahas ekonomi kerakyatan," tutupnya.

Baca Selanjutnya: Usulan 5 Anggota DPR...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini