Saat jadi tersangka korupsi, Neneng mengaku galau

Merdeka.com - Terdakwa kasus korupsi pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008, Neneng Sri Wahyuni, hari ini menjalani sidang lanjutan. Dia mengaku galau saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dia menjadi tersangka.

"Saya galau waktu lihat berita di internet saya jadi tersangka kasus PLTS. Enggak ada teman buat konsultasi," kata Neneng saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/1).

Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi ahli dari jaksa penuntut umum pada KPK. Selepas itu, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

Hakim Ketua Tati Hadiyanti yang mencecar Neneng soal penetapan tersangka kasus PLTS. Neneng mengaku jadi tersangka perkara itu waktu berada di Malaysia. Tepatnya 25 Juni 2012.

"Suami saya (Muhammad Nazaruddin) saat itu masih di Kolombia. Agustus, suami ditangkap Interpol di Kolombia," ujar Neneng.

Saat mendengar kabar ditetapkan jadi tersangka, Neneng juga mengaku terkejut. Apalagi, menurut dia, hal itu terjadi suaminya ditangkap.

"Saya telepon suami di Kolombia. Suami pesan tetap di Malaysia, sekolahkan anak-anak," lanjut Neneng.

Sampai berita ini diturunkan, pemeriksaan terdakwa masih berlangsung.

Dalam surat dakwaan, Direktur Keuangan PT. Anugerah Nusantara, Neneng Sri Wahyuni didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan PLTS di Kemennakertrans bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan 2008.

PT. Anugerah Nusantara merupakan anak perusahaan Grup Permai milik pengusaha, mantan Bendahara Partai Demokrat, sekaligus terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin.

Menurut jaksa, Neneng bersama-sama dengan Muhammad Nazaruddin, Marisi Matondang, Mindo Rosalina Manulang, Arifin Ahmad, dan Timas Ginting telah melakukan tindak pidana korupsi, yakni melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,72 miliar.

Neneng dianggap melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen dalam Panitia Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersumber dari APBN-P tahun 2008.

Selama persidangan, Neneng kerap menyangkal menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Anugrah Nusantara. Dia kerap mengaku tidak pernah bekerja di PT Anugrah dan hanya sebagai ibu rumah tangga.

Neneng juga mengalihkan pekerjaan utama PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang kepada PT Sundaya Indonesia dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS. Hal itu bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

Neneng dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum.