Saat jabat Ketua DPR, Marzuki Alie klaim tak ada ribut-ribut bahas e-KTP
Merdeka.com - Sekitar dua setengah jam mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekitar 13 pertanyaan yang diajukan penyidik KPK untuk politisi Demokrat.
Marzuki mengatakan pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepadanya sama dengan pemeriksaan sebelumnya untuk dua tersangka. Yaitu Andi Narogong dan Setya Novanto.
"Enggak ada yang baru hanya klarifikasi saja. Enggak ada yang bisa kasih keterangan karena memang tidak pernah ikut-ikutan masalah e-KTP ," kata Marzuki usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/1).
Dia mengakui tidak pernah bersinggungan langsung dengan proyek e-KTP. Walaupun kata dia, saat pembahasan di DPR menjabat jadi ketua DPR. Selain itu, dia juga mengklaim tidak kenal dengan Anang Sugiharto selaku Dirut PT Quadra Solution.
"Walaupun ketua DPR saya tidak pernah bersinggungan masalah itu. Jadi itu aja penjelasannya," ungkap Marzuki.
"Proses penganggaran ini sama seperti anggaran yang lain. Enggak ada yang luar biasa. Biasanya ketua DPR tau kalau ribut dibawah. Kalau enggak ada ribut enggak sampai ketua DPR," tambah Marzuki.
Marzuki juga tidak mau merinci apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Dia menjelaskan kepada penyidik persoalan yang diketahui.
"Enggak tau saya (enggak kenal Anang). Yang ditanya soal saya aja. Yang ditanya soal Anang. Kalau waktu itu kenal enggak sama Andi. Ditunjuk gambarnya. Enggak pernah kenal," tambah Marzuki.
Marzuki juga menepis adanya aliran dana korupsi e-KTP. Diketahui Marzuki diduga menerima uang Rp 20 miliar dari proyek e-KTP. "Enggak. Enggak ada," tepis Marzuki.
Diketahui Marzuki Alie pada Rabu (9/8) lalu pernah diperiksa oleh KPK untuk tersangka Setya Novanto dalam kasus yang sama. Dalam pemeriksaannya Marzuki menuturkan tidak ada hal yang baru.
"Saya diminta keterangan terkait tersangka Setya Novanto. Pertanyaannya sama dengan Andi Narogong, jadi copy-paste saja, makanya tidak lebih dari setengah jam," kata Marzuki.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM
Kubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR
Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Jadi Tersangka TPPU
Hanya saja Ali enggan untuk membeberkan sejumlah aset yang telah disita tersebut.
Baca SelengkapnyaTak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaSambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres
Warga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya