Merdeka.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin membeberkan aliran dana proyek e-KTP saat bersaksi di persidangan. Dalam pernyataannya, aliran dana tersebut mengalir kepada Anas Urbaningrum untuk kongres pencalonan sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Ruhut Sitompul, sebagai mantan timses Anas di kongres Partai Demokrat, menyebut pernyataan Nazaruddin dalam persidangan tidak bisa dibantah. Terutama mengenai aliran dana proyek e-KTP digunakan Anas untuk pemenangan sebagai ketua umum partai besutan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

"Itu kan sudah rahasia umum itu. Jadi artinya semua orang sudah tahu. Apa yang dikatakan Nazarudin itu benar," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (5/4).

Dia mengaku tidak tahu jumlah dana untuk pemenangan Anas. Sebab, Ruhut selama menjadi timses hanya mengutamakan pekerjaan. Meski begitu, dia membenarkan bahwa Anas memang menyewa satu hotel hingga ratusan miliar untuk peserta kongres.

"Iya, kan dia bendahara umum. Kalau aku kan ketua, lain. Enggak melibatkan aku. Periode itu kan aku ketua bidang KPK, pencegahan pemberantasan korupsi. Mereka enggak bilang sama aku dong," ungkapnya.

Seperti diketahui, Nazaruddin dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP. Meski tak duduk di Komisi II, Nazar tahu betul jika proyek itu dijadikan bancakan oleh koleganya di DPR.

Pada tahun 2009, Nazar mengatakan anggota Fraksi Demokrat di Komisi II, Ignatius Mulyono dan politikus Golkar, Mustokoweni Murdi menghadap Anas Urbaningrum selaku ketua fraksi Demokrat. Namun, Nazar tak ingat tanggalnya. Mereka menceritakan proyek e-KTP perlu anggaran Rp 6 triliun.

Andi Narogong sempat dibawa ke Fraksi Demokrat. Dia juga meyakinkan Anas sanggup melaksanakan proyek e-KTP. Asalkan anggarannya didukung oleh DPR dan pemerintah. Keuntungan proyek ini juga dipaparkan oleh Andi di ruangan Anas.

Nazaruddin juga secara blak-blakan merinci aliran uang terkait korupsi proyek e-KTP ke sejumlah pihak di DPR. Dia juga menuturkan, Anas Urbaningrum mendapat kucuran uang Rp 20 miliar untuk biaya kongres pencalonan dirinya maju sebagai ketua umum Demokrat.

"Disepakati komitmen antara Mas Anas dengan Andi (Narogong) hampir Rp 500 miliar. Sekian penyerahannya ada yang pakai dollar," ujar Nazar memberikan kesaksiannya, Senin pekan ini. "Jadi waktu itu maju jadi Ketum dan ada komitmen yang disepakati. Mas Anas lagi butuh dana Rp 20 miliar."

Uang kemudian dipakai untuk memesan 700 kamar di Hotel Sultan. Setiap anggota DPC hadir diberi jatah sekitar Rp 15 sampai Rp 20 juta. Total ada 530 DPC. "Dana e-KTP juga mengalir ke pimpinan Komisi II sebesar USD 500.000. "Anggota (Banggar) USD 150.000. Sementara anggota Komisi II USD 10.000," terangnya.