Merdeka.com - Kejari Kutai Barat menggeledah kantor KPU kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Penggeledahan terkait dugaan korupsi penggunaan dana hibah Rp 30 miliar bersumber dari APBD Mahakam Ulu tahun 2015. Sejumlah dokumen disita sebagai barang bukti.

Penggeledahan selama 2 jam dilakukan Kamis (14/9) siang kemarin, mulai pukul 11.30 WITA. Dugaan kasus korupsi itu naik ke tingkat penyidikan sejak 16 Agustus 2018 lalu.

"Anggaran (Rp30 miliar) sampai saat ini, pun tidak ada pertanggungjawabannya. Tidak bisa mempertanggungjawabkan," kata Kasi Pidsus Kejari Kutai Barat, Indra Rivani, dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (14/9).

Indra menerangkan, penyelidikan sejatinya dimulai akhir Desember 2017. Mengingat, sedang berlangsung agenda Pilgub Kaltim, Kejari menunda penggeledahan. "Setelah Pilgub, kami lanjutkan lagi, dan tanggal 16 (Agustus 2018), naik ke penyidikan," ujar Indra.

"Dari KPU Mahulu, kita amankan dokumen penggunaan anggaran tahun 2015. Saat kami ke sana, komisioner ada kegiatan di luar Mahulu. Jadi, yang ada saat itu, pegawai sekretariat KPU Mahulu," tambah Indra.

Dalam kasus dugaan korupsi itu, sedikitnya sudah 10 saksi diperiksa. "Segera kita minta bantuan ke ahli, sehingga kita bisa temukan nilai kerugian negara, dan menentukan siapa yang bertanggungjawab," terang Indra.

Dijelaskan Indra, anggaran Rp 30 miliar itu, diterima KPU Mahulu masing-masing Rp 12 miliar dalam APBD murni, dan Rp 18 miliar dalam APBD Perubahan. "Waktu anggaran murni itu, kan belum ada komisioner KPU Mahakam Ulu yang definitif. Kerja KPU tahun 2015 dari Januari sampai November itu, masih diambilalih KPU Kalimantan Timur," ungkap Indra.

"Komisioner KPU Mahakam Ulu, baru dilantik November 2015. Nah ini sedang kita pilah, penggunaan anggaran itu apakah dimasa KPU Kaltim atau sesudah pelantikan komisioner KPU Mahakam Ulu," kata Indra.