Merdeka.com - Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, mengaku turut prihatin dengan status tersangka politikus Partai Kebangsaan Bangsa (PKB) itu.

Namun demikian, dia mengapresiasi sikap Nahrawi langsung menggelar jumpa pers menyikapi penetapan tersangka.

"Tapi hal bagus bagi Cak Imam semalam langsung preskon di hadapan teman-teman, untuk menyatakan sikap meskipun lebih bagus lagi semalam langsung mundur. Tapi ya enggak apa-apa," kata Roy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Roy menjelaskan, dana KONI memang rawan disalahgunakan. Dia juga bercerita mengenai penggunaan dana KONI saat kepemimpinannya dulu.

"Anggarannya memang kita tergantung dari usulan yang ada dan dari pagu yang sudah ada dari pemerintah," ungkapnya.

"Biasanya itu memang turun, ya. Misalnya di bulan ketiga atau bulan keempat. Kalau saya waktu itu turun, ini bukan apa-apa saya cerita, saya waktu langsung telepon Pak Tono Suratman, ketua KONI, atau waktu itu Bu Rita Subowo, ketua KOI, atau Satlak Prima waktu itu. Pak ini anggaran sudah turun, silakan datang. Jadi langsung, hari itu datang, saya dapat laporan, saya serahkan. Dan itu resmi, kemudian diserahkan," sambungnya.

Terkait siapa pengganti Imam, Roy menyarankan harus orang yang sudah mengerti Kemenpora. Namun, dia menyerahkan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Menurut saya contoh Mensos sebelumnya sudah bagus ya itu langsung menyatakan mundur. Atau Mas Andi itu sudah ditetapkan, langsung menghadap Pak SBY waktu itu dan bahkan tanpa dipanggil Mas Andi sudah membawa kopernya ke KPK untuk siap ditahan. Itu saya kira luar biasa. Pak Gatot assessment nya," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI. Imam diduga menerima uang melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum (MIU) yang juga telah berstatus tersangka secara bertahap dengan total senilai Rp26,5 miliar.

"Dalam rentang 2014-2018 melalui MIU selaku asisten pribadi diduga menerima Rp14,7 miliar tahun 2016 IMR diduga meminta uang Rp11,7 miliar sehingga total dugaan penerimaan Rp26,5 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di gedung merah putih KPK, Jakarta, Rabu (18/9).