Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritisi keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pengadangan massa #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Hal itu dinilai membuat perjuangan demokrasi di masa lalu jadi merosot.

"Mengadang diskusi itu bukan ciri-ciri negara demokratis. Saya dulu menentang semua cara-cara otoriter. Saya dan kawan-kawan di penjara, di seluruh Indonesia. Kami di Bandung ada 10 orang dipenjara di Sukamiskin 1,5 tahun. Karena kami melawan sistem yang sifatnya otoriter," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Rizal mengaku sangat terkejut dengan adanya pengadangan itu. "Mau adakan diskusi tidak boleh. Jangan tarik mundur demokrasi. Kita memperjuangkan demokrasi, saat itu yang muda-muda, termasuk angkatan 98, dengan keringat dan darah. Jangan tarik mundur demokrasi," jelas dia.

Menurut Rizal, upaya tersebut menjadi catatan buruk dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Itu dinilai sebagai cara kampanye yang mencederai demokrasi di Indonesia.

"Jangan main larang, apalagi fisik. Saya mohon maaf pada Pak Jokowi. Cara-cara begini merupakan kampanye Pak Jokowi yang paling buruk. Saya tahu ini tidak diperintahkan Presiden Jokowi. Tim di sekitarnya yang kebablasan," Rizal menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com