Rintangi Penyidikan KPK, Advokat Lucas Dituntut 12 Tahun Penjara

Rabu, 6 Maret 2019 15:27 Reporter : Yunita Amalia
Rintangi Penyidikan KPK, Advokat Lucas Dituntut 12 Tahun Penjara Advokat Lucas Jalani Sidang Dakwaan. ©2018 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Advokat Lucas dituntut 12 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menilai Lucas terbukti melakukan perintangan proses penyidikan KPK terhadap mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lucas pidana penjara selama 12 tahun denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan," ucap Jaksa Abdul Basir saat membacakan tuntutan Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Eddy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 21 November 2016 atas dugaan memberi suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, terkait penanganan perkara yang melibatkan anak perusahaan Lippo Group. Pasca-penetapan tersangka, Eddy tak kunjung memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Mengetahui hal tersebut, Lucas yang memiliki hubungan baik dengan Eddy menyarankan agar keluar dari Indonesia selama 12 tahun, sehingga kasus tersebut kedaluwarsa. Lucas juga berperan aktif mengurus pelarian Eddy ke luar negeri dengan menggunakan paspor palsu.

"Terdakwa memberikan saran kepada Eddy Sindoro agar lepas status warga negara Indonesia dan memilih menjadi warga Amerika Latin atau Virgin Island. Meski pada saat itu Eddy Sindoro ingin pulang ke Indonesia untuk menghadapi kasusnya," ujar jaksa.

Eddy Sindoro kemudian berhasil keluar Indonesia menuju Bangkok, Thailand, tanpa ada pemeriksaan imigrasi setelah Lucas terlebih dahulu berkoordinasi dengan seseorang bernama Dina Soraya dan petugas Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Lucas juga memberikan imbalan berupa uang SGD 4000 dan Rp 50 juta kepada pihak-pihak yang turut membantu kepergian Eddy ke luar negeri.

Atas rangkaian perbuatannya tersebut Lucas dituntut telah melanggar Pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [did]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Korupsi
  2. Suap PN Jakpus
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini