Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ringankan Pemerintah, Pihak Swasta Diharap Alokasikan Anggaran Riset

Ringankan Pemerintah, Pihak Swasta Diharap Alokasikan Anggaran Riset Peneliti beraktivitas di ruang riset vaksin Merah Putih di kantor Bio Farma, Bandung. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria mendorong pihak swasta mengalokasikan dana untuk mendukung riset di Indonesia. Tujuannya agar riset di Indonesia tidak terlalu membebani anggaran pemerintah.

"Sekarang ini yang perlu didorong adalah alokasi budget riset nasional itu yang sebelumnya didominasi pemerintah sebaiknya bagaimana swasta lebih berperan," katanya dalam diskusi Menakar Riset Tanpa Kementerian Ristek, Sabtu (17/4).

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) ini membandingkan alokasi dana riset dengan negara lain. Seperti Korea Selatan, Jepang maupun Tiongkok.

"Kalau di Korsel itu dana riset swasta 77 persen, Jepang 78 persen, Tiongkok di atas 70 persen," ungkapnya.

"Sehingga menurut saya ini yang penting yang mana kita mendorong swasta mengalokasikan dana riset lebih besar," ujarnya.

Menurutnya, hal itu berbanding terbalik dengan di Indonesia. Arif bilang, alokasi dana riset di dalam negeri sekitar 85 persen berasal dari APBN.

"APBN itu sekarang masih mendominasi riset. Anggaran yang masih dari pemerintah 85 persen. Swasta itu 15-20 persen," tandas Arif.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Pemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Perintahkan Mendikbudristek Tambah Anggaran Riset: Presiden Akan Datang Pasti Melanjutkan
Jokowi Perintahkan Mendikbudristek Tambah Anggaran Riset: Presiden Akan Datang Pasti Melanjutkan

Presiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Konsep Cak Imin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Pakai Anggaran IKN Rp400 Triliun
Konsep Cak Imin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Pakai Anggaran IKN Rp400 Triliun

Seharusnya kalau itu dibagi rata ke 40 Kota di Indonesia dalam waktu lima tahun bisa akan bisa menjadikan kota lain selevel Jakarta.

Baca Selengkapnya
Indonesia Terpilih Sebagai Ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre
Indonesia Terpilih Sebagai Ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre

Terpilihnya Indonesia, mewakili 11 negara ASEAN di Seoul.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap
Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Baca Selengkapnya