Merdeka.com - Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh BUMN. Meski proyek tidak menggunakan anggaran negara, Rieke khawatir proyek itu suatu saat justru merugikan negara.

"(Proyek) memang tidak pakai anggaran negara. Tetapi kalau bangkrut, yang nanggung siapa? Negara yang nanggung kalau enggak asetnya diambil asing?" kata Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).

"Silakan saja atur semaunya, silakan saja. Saya seperti teriak di ruang hampa, seolah-olah menarget orang per orang," sambung dia.

Menurut dia, masa pemerintahan Jokowi-JK seharusnya menjadi bahan kajian. Dia khawatir suatu saat kejadian luar biasa melanda negeri ini dan berdampak pada proyek itu sendiri.

"Gini ya, yang namanya pemerintahan itu bertahan lima tahun, paling lama sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun kalau ada kejadian luar biasa, bagaimana BUMN-BUMN ini, di saat krisis seperti ini juga," jelas dia.

Rieke mengingatkan, kajian mendalam atas setiap keputusan harus menjadi pertimbangan pemerintah ketika menyetujui proyek dengan anggaran triliunan rupiah ini.

"Yang namanya utang itu harus dihitung sebaik-baiknya. Tidak boleh ada ikatan terutama politik dan militer. Kalau kemudian katakanlah Pak Jokowi sampai sepuluh tahun, lalu akibat keputusan yang diambil bertentangan dengan konstitusi, dampaknya ditanggung rakyat seluruhnya," pungkas dia.