Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan siap mematuhi larangan buka puasa bersama pada Ramadan tahun 2023, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Meski begitu, ada beberapa poin yang bisa memperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Ridwan Kamil mengaku sudah menerima surat edaran nomor 100.4.4/1768/SJ yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta agar para kepala daerah meniadakan kegiatan buka puasa bersama (bukber) bagi jajaran pemerintah daerah.

"Pak Mendagri (Tito Karnavian) sudah menjelaskan tentang larangan ini dalam rapat koordinasi. Yang dilarang adalah bukber yang diselenggarakan oleh para pejabat dan mengundang kolega pejabat," kata Ridwan Kamil, Senin (27/3).

Namun, larangan itu tidak berlaku jika para pejabat mengundang kaum duafa, atau mendapat undangan dari forum masyarakat.

Pria yang akrab disapa Emil ini pun memberi tahu hal ini kepada anggota DPRD Jabar yang hadir dalam penyampaian LKPJ Gubernur tahun 2022.

"Hal ini ditegaskan oleh Mendagri, acara buka bersama yang menampilkan kemewahan dan makanan berlebihan juga dilarang. Tapi kalau buka bersama dengan kaum duafa tidak apa-apa," kata dia.

"Kalau bukber di tempat kaum duafa atau konstituen tidak apa-apa asal bukan penyelenggara," pungkasnya..

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melarang para menteri dan pejabat negara untuk menggelar acara buka bersama pada bulan puasa tahun ini, sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Surat arahan tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga, yang memuat tiga poin penting terkait aturan pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama di lingkungan pemerintah.