Merdeka.com - Kekayaan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengalami peningkatan jika dibandingkan periode 2019 hingga 2020. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), totalnya mencapai Rp20,18 miliar.

Diketahui, penyampaian laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 dilakukan pada 1 Mei 2020. Sementara penyampaian laporan tahun 2020 dilakukan pada 31 Maret 2021.

Dalam laporan tersebut, kekayaan berupa tanah dan bangunan yang dimilikinya pada tahun 2019 sebesar Rp13.459.192.000. Sementara kekayaan dari alat transportasi dan mesin sebanyak Rp519.500.000.

Harta bergerak lainnya Rp235.740.000, surat berharga Rp720.000.000, Kas dan setara kas Rp3.080.625.342 dan harta lainnya Rp318.075.280. Utang yang dimiliki sebesar Rp4.784.763.390. Total harta Ridwan Kamil pada tahun 2019 sebesar Rp 13.548.369.232

Pada laporan 2020, jumlah kekayaan dari tanah dan bangunan mengalami perubahan menjadi Rp18.449.622.015. Alat transportasi dan mesin Rp525.500.000. Lalu, untuk harta bergerak lainnya Rp347.180.000, surat berharga: Rp720.000.000, kas dan setara kas: Rp4.117.115.214, harta lainnya: Rp388.285.237, utang: Rp4.362.592.788. Total harta Ridwan Kamil pada tahun 2020 mencapai Rp20.185.109.678

Saat diminta menanggapi hal ini, Ridwan Kamil menegaskan, peningkatan harta yang dimilikinya jangan dikaitkan dengan praktik yang melanggar hukum. Ia menjelaskan, sebelum dirinya menjabat sebagai kepala daerah ada beberapa bisnis yang dijalankan.

Beberapa di antaranya adalah menjadi arsitek dan menanam saham. Selain itu, aset berupa bangunan miliknya yang disewakan mengalami kenaikan. Begitu pula dengan aset berupa tanah yang nilainya meningkat dari tahun ke tahun.

"Jadi jangan dicurigai kalau harta meningkat dengan macam-macam. Pertama, saya itu sebelum jadi Wali Kota, Gubernur saya kan punya usaha," katanya, Kamis (9/9).

"Ada bangunan-bangunan yang sifatnya disewakan kemudian apresiasi lahan kan naik bertahun-tahun, itulah dasar kenaikan harta kami, karena dulunya kan saya pengusaha. Yang penting wajar aja," ucap dia.

Ia menegaskan bahwa kenaikan harta yang dimiliki pejabat tidak melulu dihubungkan dengan praktik melanggar hukum atau korupsi. Laporan harta kekayaan adalah kewajiban dari kepala daerah.

"Kan KPK-nya juga sudah menyampaikan, kenaikan (kekayaan) jangan (selalu) diartikan bahwa terjadi korupsi atau apapun," pungkas dia.