Ridwan Kamil Siap Penuhi Panggilan Polisi Soal Kerumunan Acara Rizieq di Megamendung

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan akan memenuhi panggilan polisi di Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (20/11) besok. Ridwan Kamil dimintai keterangan terkait kerumunan massa saat acara peletakan batu pembangunan masjid yang dihadiri pimpinan FPI Muhammad Rizieq Syihab di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Ridwan Kamil mengaku ada beberapa hal dijelaskannya dalam pemeriksaan tersebut. Termasuk mengenai peraturan gubernur hingga hierarki birokrasi di Jawa Barat.

"Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi. Saya menerima surat kemarin sore, sama juga, untuk dimintai keterangan. Bahasanya bukan diperiksa tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Kamis (19/11).

Kang Emil sapaan Ridwan Kamil mengaku akan ditemani biro hukum Pemprov Jabar menghadiri pemeriksaan tersebut. Dia akan menjelaskan soal protokol kesehatan dan sistem pemerintahan di Jabar dalam klarifikasinya.

"Pukul 09.00 WIB saya akan hadir ditemani oleh biro hukum. Banyak pertanyaan dengan peraturan gubernur yang berhubungan dengan protokol kesehatan dan proses hierarki (sistem pemerintahan)," ujar dia.

Kang Emil menyebut dinamika kerumunan sejak kedatangan Rizieq Syihab di bandara, acara di Jakarta, hingga peletakan batu pertama di Bogor memang menjadi perhatian publik. Hanya saja, dalam pandangannya, dinamika mengenai kerumunan ini terjadi pula sebelum momen kepulangan Rizieq Syihab.

"Tapi mungkin karena berbarengan dengan Habib Rizieq Syihab yang sudah lama tidak di tanah air sehingga menimbulkan atensi luar biasa. Ekses itu seperti yang kita pahami, kepolisian meminta klarifikasi dari berbagai pemimpin wilayah di tempat peristiwa terjadi, meskipun latar belakang atau asal muasal situasinya itu tidak bisa dipersamakan,” imbuh dia.

Dia menegaskan sebagai warga negara taat hukum akan memenuhi panggilan tersebut. Hanya saja dia mengingatkan bahwa semua provinsi di luar Jakarta memiliki sistem kewenangan teknis ada di tangan wali kota dan bupati. Ada ribuan kegiatan setiap tahun di seluruh Jabar yang dikelola oleh wali kota dan bupati.

"Hubungan antara gubernur dan wali kota bupati sifatnya koordinatif. Jadi, tidak wajib melaporkan, hanya sifatnya koordinasi. Lain halnya dengan polisi atau kodam (institusi TNI) yang sifatnya komando dimana laporan harus langsung. Itu singkatnya,” ucap mantan wali kota Bandung ini.

"Mengenai elaborasinya tidak bisa saya sampaikan sekarang. Menunggu pertanyaan dari pihak kepolisian. Saya akan jawab yang sifatnya teknis besok," pungkasnya.