Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, polemik rentetan mengenai kerumunan yang melibatkan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab salah satunya dimulai karena pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Hal ini ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar mengenai kasus kerumunan acara Megamendung. Beberapa waktu sebelumnya, ia pun menjalani pemeriksaan serupa di Bareskrim Polri.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini, pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statemen dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS (Rizieq Syihab) itu diizinkan," kata dia, Rabu (16/12).

Hal tersebut kemudian ditafsirkan oleh ribuan orang datang menjemput Rizieq Syihab ke bandara ketika pulang dari Arab Saudi. Kerumunan yang terjadi saat itu seolah ada diskresi Menko Polhukam mengenai PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar.

"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya, jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," terang dia.

Polemik kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta berlanjut dengan berbagai kasus hukum. Di antaranya kerumunan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Syihab di Petamburan, Tanah Abang. Rizieq Syihab sendiri belakangan ditetapkan sebagai tersangka.

Singgung Keadilan

Selain itu, ada pula kasus hukum yang juga menyangkut Rizieq Syihab berkaitan dengan acara di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kasus ini sudah di tingkat penyidikan, beberapa pejabat hingga kepala daerah dimintai keterangan oleh polisi.

“Kalau gubernur Jabar diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi,” tegas dia.

Sebagai negara hukum, menurut dia, semuanya harus mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum. Kemudian ia menyinggung mengenai pemerintahan di Jabar sebagai daerah yang otonom.

"Berbeda dengan Jakarta yang merupakan daerah khusus. Kalau Jakarta, wali kotanya diangkat oleh gubernur dan diberhentikan oleh gubernur, kalau Jabar dan provinsi di luar Jakarta itu bupati dan wali kotanya dipilih oleh rakyat, tidak bisa dikenakan sanksi atau diberhentikan oleh gubernur," ucap dia.

"Dengan sistem otonomi daerah ini maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal, ada ribuan acara tiap tahun di Jabar itu tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Itu di Megamendung dalam opini saya adalah acara lokal, jadi tanggung jawab secara teknis adalah kabupaten Bogor dan satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi jika satgas di kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk," pungkasnya.

Statement Mahfud MD

Seperti diketahui, sebelum tiba di Tanah Air, rencana kepulangan Rizieq Syihab memang sudah diketahui publik. Hal ini mengundang statement dari Mahfud MD yang akhirnya dipersoalkan oleh Ridwan Kamil.

Saat itu, Mahfud mempersilakan para pendukung untuk menjemput kepulangan Rizieq dari Arab Saudi.

"Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kalau pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak," tutur Mahfud.

Mahfud dalam kesempatan itu juga berharap, aparat tidak berlebihan dalam menjaga pengamanan kepulangan Rizieq.

"Dan saya berharap aparat juga tidak usah berlebihan, anggap ini hal reguler. Hanya, karena terjadi peningkatan eskalasi orang menyambut, penjagaannya juga supaya ditingkatkan, tetapi tidak usah berlebihan, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya represif. Semua harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizieq tiba di kediamannya dengan baik dan selamat," jelas Mahfud.