Ridwan Kamil: Jabar Lawan Covid-19 Berdasarkan Kajian Ilmiah
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menegaskan, kebijakan-kebijakan yang diambil Pemprov Jabar dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 telah diperhitungkan secara ilmiah. Termasuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga dianggap berhasil menekan penyebaran virus Covid-19 di Jabar.
"Kita mencoba juga dengan cara-cara yang ilmiah dan Jawa Barat kalau ingin, mau kita bedah keputusan berdasarkan ilmiah. Seperti Penerapan PSBB di Bodebek, Bandung Raya, karena penyebaran virus berkumpul di sana," terang Kang Emil sapaan akrabnya saat 'dialog interaktif' merdeka.com, Senin (18/5).
Dia menjelaskan, jika alasan menerapkan PSBB dengan skala provinsi, karena penyebaran virus di Bodebek dan Bandung Raya yang melemah. Sedangkan yang non PSBB menjadi naik, maka dibuatlah kebijakan dua minggu lalu PSBB se Provinsi Jabar.
"Kemudian kita telah mengajak PKK untuk membangun dapur umum, relawan, dan dibantu negara-negara maju yang mencintai Jawa Barat total mencapai 15 negara," jelasnya.
Selain itu, dia mengatakan, jika Pemprov Jabar tengah mempersiapkan langkah inovatif untuk mengajak PT Pindad membuat ventilator, Biofarma membuat PCR, kemudian dari Unpad membuat rapid test dengan akurasi mencapai 80%. Oleh karena itu, dia bersyukur jika di Provinsi Jawa Barat dapat memproduksi sendiri keperluan peralatan medis.
"Makanya saya yakin penanganan Covid di Jawa Barat lebih terkendali, lebih sukses dan suatu ketika, kami akan membantu provinsi lain, negara lain. Kenapa, karena kelengkapan alat-alat melawan Covid bisa diproduksi anak bangsa di Jawa Barat," tuturnya.
Tiga Cara Penanganan Covid-19
Lebih Jauh dari hasil pertimbangan berbasis ilmiah, Kang Emil mengatakan, sebelumnya jika penanganan Covid-19 di Jabar dibagi menjadi tiga, yakni pencegahan, pelacakan, dan perawatan.
"Ya, saya kira penanganan Covid di Jabar itu kita bagi tiga. Pertama preventif( pencegahan) sebagai benteng, karena kita tidak ada vaksin, tidak ada obat. Jadi modal kita melawan Covid-19 ini dengan memaksimalkan preventif," katanya.
Langkah pencegahan yang Kang Emil maksud, yakni larangan mudik. jaga jarak, PSBB. Jika hal tersebut tidak dilakukan akan berdampak pada tingginya angka pasien dirawat di rumah sakit (RS).
"Benteng kedua adalah pelacakan, karena virus ini tidak selalu menampakkan gejala, maka kita sekarang agresif melakukan pelacakan kemana. Mulai dari pasien, tenaga medis, dokter. Dan minggu ini kita lacak ke pasar, terminal, ke profesi rawan, ke desa-desa yang dicurigai ada pemudik," jelasnya.
Sementara itu, Pemprov Jabar juga mencatat sebagai daerah tertinggi yang melakukan tes Covid-19 hingga 150.000. Tertinggi di Indonesia. walau jika merujuk ke WHO itu belum masuk standar minimal. Jadi seharusnya 600.00 tapi kita baru setengah, walau untuk ukuran Indonesia itu sudah sangat banyak.
"Kemudian, yang ketiga, adalah benteng perawatan dengan mempersiapkan ruang isolasi. Jadi Jawa Barat ini sudah proaktif.Sebelum Pak jokowi mengumumkan Maret itu, tetapi di Januari kita sudah menyatakan siaga 1. Walaupun sempat dikritik, oleh orang yang belum paham urgensi corona," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh warga Jawa Barat untuk dapat memulai membiasakan diri dengan pola dalam perang melawan virus corona.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaAni menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaPemerintah dinilai kecolongan lantaran sibuk dengan pencegahan pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya