Ridwan Kamil: Depok dan Tasikmalaya Paling Tidak Patuh Protokol Kesehatan Covid-19
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil mengumumkan Kota Bekasi dinilai sebagai daerah di Provinsi Jabar yang paling taat atau disiplin menjalankan protokol kesehatan terkait penanganan Covid-19.
"Yang patuh menjaga jarak, jatuh kepada Kota Bekasi, jadi Kota Bekasi dinilai se-Jabar paling disiplin walaupun belum sempurna tapi paling disiplin dibandingkan yang lain," kata Emil di Bandung, Senin (18/1).
Sementara itu, Kota Depok dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah di Provinsi Jabar yang paling tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan di Provinsi Jabar.
"Kemudian yang tidak patuh menjaga jarak adalah Kota Depok. Yang paling tidak patuh mengenakan masker adalah Kabupaten Tasikmalaya. Nanti detailnya saya bagi, ya," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Emil berpesan kepada daerah yang sudah patuh menjalankan protokol kesehatan agar bisa mempertahankannya dan kepada daerah yang tidak patuh, pihaknya berpesan kepada wali kota dan bupati untuk terus mengedukasi masyarakatnya tentang protokol kesehatan.
"Karena tingkat kepatuhan di Jabar itu antara 60-70 persen, dari rata-rata sebelum PPKM 50-an persen sekarang naik memakai maskernya ke angka 60-an persen dan jaga jaraknya di 60-persen," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencecar Ridwan Kamil dengan puluhan pertanyaan terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye di Tasikmalaya.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaDinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaMelalui baliho itu, banyak warganet yang menganggap RK bakal maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.
Baca SelengkapnyaPemerintah dinilai kecolongan lantaran sibuk dengan pencegahan pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPihak KPUD Depok juga sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahan pembacaan dalam sistim Sirekap saat penghitungan sementara pemilihan presiden
Baca SelengkapnyaJumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.
Baca Selengkapnya