Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan massa yang terlibat kericuhan dalam unjuk rasa di Kota Bandung bukan berasal dari buruh. Ia mengimbau masyarakat yang ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasi bisa menjaga kondusivitas.

Pernyataan itu berdasarkan hasil laporan yang didapatkan dari Kapolda Jabar, Irjen Rudy Sufahriadi. Kepolisian pun mengamankan 209 orang yang terindikasi terlibat dalam kericuhan. Mereka menjalani pemeriksaan di Polrestabes sekaligus menjalani rapid tes.

Hasil sementara, dari ratusan orang tersebut 13 orang di antaranya dinyatakan reaktif dan akan ditindaklanjuti dengan swab tes di RS Sartika Asih.

"Dan saya cek kepada Kapolda juga bahwa yang ditahan karena melakukan kerusakan itu ternyata 100 persen bukan dari pihak buruh. Dan saya sampaikan sesuai dengan protap Covid-19 mereka ini langsung dilakukan tes," kata dia di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10).

"Beberapa persen dari yang ditahan reaktif dan sedang dilakukan tindakan lanjut untuk diswab, kalau ternyata ada yang positif mengindikasikan betapa rawannya kerumunan yang terjadi selama Covid-19 apalagi dalam kondisi emosi dan jarak yang dekat, apalagi tidak pakai masker," ia melanjutkan.

Ridwan Kamil sendiri sudah menemui perwakilan buruh untuk melakukan audiensi. Ia berjanji mengakomodir tuntutan dengan cara menyurati Presiden Joko Widodo. Untuk itu, ia mengimbau pihak buruh tidak perlu lagi melakukan demonstrasi baik di Ibukota Jabar ataupun di kabupaten dan kota di Jabar.

Di sisi lain, massa non-buruh diimbau untuk bisa mengendalikan diri karena substansi yang jadi esensi dari permasalahan ini adalah kelompok buruh yang sudah dipenuhi semua aspirasinya.

"Karena niat dan maksud agar kami menyampaikan aspirasi sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan besok tidak ada lagi, kembali kita lakukan produktivitas dengan 3M. Kita harapkan saya akan hitung dalam 14 hari ke depan, saya doakan tidak ada klaster dari demonstrasi omnibus law," terang dia.

Demo Harus Sesuai Aturan

Meski begitu, bagi pihak yang ingin tetap melaksanakan aksi unjuk rasa, ia meminta untuk tetap taat pada aturan. Selain itu, semua harus menyadari situasi di masa pandemi.

"Gak ada Covid-19 aja demo itu punya potensi mengganggu ketertiban umum, apalagi ada Covid-19 punya potensi ketertularan, jadi imbauan saya satu mari salurkan aspirasi sesuai dengan koridor hukum, kan ada gugatan ke MK kan sudah banyak yang ngantri mau menggugat tapi itu hak yang dilindungi UU," kata dia.

"Tapi yang mau kekeuh demo juga silahkan, itu diatur UU salah satunya melaporkan, berakhir jam 6 sore, itu ada demo di atas jam 6 sudah melanggar aturan. Katakanlah sudah demo tak melanggar aturan, jangan terbawa emosi oleh provokasi, provokasinya kalau untuk kami mah biasa lah. Tapi jangan merusak trotoar dan merusak tanaman, mencorat-coret, mengganggu orang lewat, atau merusak mobil seperti yang kemarin terjadi," pungkasnya.