Merdeka.com - Sepekan terakhir Korps Bhayangkara dirundung banyak masalah. Di dalam internal kepolisian itu terjadi mutasi jabatan para perwira tinggi secara tiba-tiba.

Dimulai dari Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan menjadi calon kapolri tunggal pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu Kapolri Jenderal Sutarman dinonaktifkan sebelum masa pensiunnya habis. Sampai pada Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen Suhardi Alius yang diganti secara diam-diam oleh Sespimti Irjen Budi Waseso dengan alasan yang tak jelas.

Konflik senyap di internal kepolisian itu hingga kini belum berakhir. Banyak kabar beredar bahwa di Mabes Polri terjadi jegal-menjegal antar perwira tinggi. Ada yang tak suka dengan pencalonan ini dan itu, ada pula yang menuding bahwa di dalam tubuh Mabes Polri ada sosok pengkhianat.

Rupanya konflik di dalam Korps Bhayangkara tak cuma terjadi sekali ini saja. Sejak era Kapolri pertama Soekanto Tjokrodiatmodjo, sudah ada perseteruan besar di dalamnya.

Dikutip dari buku 'Hoegeng, Polisi: Idaman dan Kenyataan', diceritakan pada zaman Kapolri pertama, sudah banyak para perwira-perwira tinggi polisi yang ingin melengserkan Kapolri Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Hoegeng bercerita bahwa Soekarno Djojonegoro mengajak perwira-perwira lain mendesak Presiden Soekarno agar Soekanto diberhentikan dari jabatan Kapolri karena dianggap cuma asyik dengan ilmu kebatinan.

Selain masalah kebatinan, rupanya para perwira pada saat itu tak setuju dengan rencana Soekanto yang ingin melakukan retooling (pembersihan) di dalam internal kepolisian agar kinerjanya dianggap lebih efisien dan semakin produktif.

Dikutip dari buku 'Konflik dan Integritas TNI AD', kemudian pada 14 Desember 1959 Kapolri Soekanto mengecam perlawanan dari anak-anak buahnya itu. Soekanto menganggap pembangkangan itu sebagai bentuk penyelewengan dan justru akan memecah tubuh Polri.

Namun ternyata Presiden Soekarno malah menyalahkan cara berpikir dan langkah-langkah yang sudah diambil Kapolri Soekanto. Akhirnya pada 17 Desember 1959 Soekanto diberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Kapolri.

Singkat cerita, pada tahun 1962 resolusi para perwira polisi itu diterima. Presiden Soekarno pun menunjuk Soekarno Djojonegoro menjadi Kapolri kedua (pada saat itu bernama Kepala Kepolisian Negara). Soekarno Djojonegoro sekaligus diresmikan jabatannya menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men Pangak).

Pada era kapolri sekarang, banyak pihak yang berspekulasi bahwa penunjukan calon kapolri Komjen Budi Gunawan karena adanya banyak intervensi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal Komjen Budi Gunawan sudah ditetapkan tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walau begitu, para elite di Senayan tetap memproses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Budi Gunawan beberapa waktu lalu. Hasilnya, Komisi III DPR menyetujui Budi Gunawan diangkat menjadi Kapolri baru pilihan Presiden Jokowi.

Hingga kini jabatan kapolri masih dipegang sementara oleh Wakapolri Badrodin Haiti yang diberi jabatan resmi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri. Badrodin akan menjadi Plt Kapolri sampai proses hukum Budi Gunawan selesai.