Ribuan KTP Warga untuk Penangguhan Penahanan Kades di Aceh

Jumat, 26 Juli 2019 11:21 Reporter : Afif
Ribuan KTP Warga untuk Penangguhan Penahanan Kades di Aceh KTP untuk Penangguhan Tahanan Tgk Munirwan. ©2019 Merdeka.com/Afif

Merdeka.com - Tgk Munirwan, kepala Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam, Aceh Utara, ditahan oleh Dirkrimsus Polda Aceh atas dugaan jualbeli beni padi iF8 tanpa izin. Benih padi itu sekarang belum dilepas varietasnya dan tidak ada label.

Kasus Munirwan mengundang reaksi publik. Banyak yang simpati dan memberikan dukungan termasuk di media sosial.

Tgk Munirwan ditetapkan menjadi tersangka Selasa (23/7/2019) setelah adanya laporan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Masyarakat sipil di Aceh mulai menggalang dukungan dengan ramai-ramai mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memberikan jaminan agar penahanan Tgk Munirwan ditangguhkan.

Ribuan KTP terkumpul dalam waktu tiga hari. Tim kuasa hukum Tgk Munirwan sudah menyerahkan fotokopi KTP sebanyak 200 lembar lebih kepada Dirkrimsus Polda Aceh.

Dukungan itu diserahkan langsung oleh Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad kepada Kasubdit Reskrimsus Polda Aceh Kompol M Isharyadi.

Proses penyerahan ini juga disaksikan oleh sejumlah mantan aktivis 1998, seperti Taufik Abda, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih, Tgk Muhammad Fadhil Rahmi, Lc dan sejumlah tokoh lainnya.

Mereka ikut serta mengantarkan dukungan KTP penangguhan penahanan Tgk Munirwan ke Mapolda Aceh secara langsung. Harapan masyarakat sipil agar penahanan Tgk Munirwan bisa ditangguhkan dan proses hukum berjalan dengan baik.

Seorang kuasa hukum Tgk Munirwan, Feri Bukhari menjelaskan, KTP yang sudah terkumpul sebanyak 2000 lebih. Tetapi yang dibawa ke Polda berupa fotokopi sebanyak 200 lembar lebih.

"Ada 2000 lebih KTP yang sudah terkumpul sejak semalam," jelas Feri Bukhari.

Dukungan menjamin penangguhan penahanan Tgk Munirwan terus mengalir hingga sekarang. Ada banyak masyarakat sipil yang menginginkan Tgk Munirwan tidak ditahan atas kasus yang sedang disangkakkan itu.

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad menjelaskan, ini merupakan bentuk simpati publik untuk Tgk Munirwan. Harapan publik agar Tgk Munirwan tidak ditahan dan kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan bijak.

"Kita bersama-sama menggalang simpati publik ini untuk kemudian menyelesaikan kasus ini secara baik, mudah-mudahan pak Kapolda bisa mempertimbangkannya. Kita berharap proses ini bisa lancar dan sukses," kata Zulfikar Muhammad.

Zulfikar juga menyayangkan kasus ini bisa ke ranah hukum. Semestinya inovasi yang dilakukan Tgk Munirwan bisa mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh. Bukan malah dikriminalisasi dan dipolisikan seperti yang menimpa Tgk Munirwan.

Ini tentu menjadi preseden buruk dan membungkam kreativitas dan inovasi seseorang dalam melakukan pengembangan sesuatu. Terlebih pengembangan dalam bidang pertanian, sesuai dengan visi-misi Pemerintah Aceh saat ini, yaitu Aceh Troe (Aceh Kenyang).

Dia juga menilai ada keanehan kasus yang menimpa Tgk Munirwan. Pasalnya tidak ada satu pun yang menjadi korban atau dirugikan. Sehingga harus dipidanakan atas penyebaran benih padi tersebut. justru masyarakat diuntungkan dengan produktifitas benih padi tersebut.

Selama penggunaan padi iF8 ini, sebut Zulfikar, masyarakat merasa puas dengan hasil yang diperoleh. Hasil panen yang didapatkan oleh petani mencapai 11 ton per hektar, berbeda dengan benih padi yang biasa mereka pergunakan di bawah tersebut.

"Kasus ini terkesan dipaksakan oleh polisi," ungkapnya.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki tim kuasa hukum Tgk Munirwan. Pelapornya adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kepada Dirkremsus Polda Aceh. Surat berkop surat Pemerintah Aceh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tertanggal 28 Juni 2019, nomor 520/937/IX perihal Penyebaran Benih Tanpa Lebel. Surat itu ditujukan kepada Kapolda Aceh dengan tandatangan basah dan stempel dinas terkait.

Tembusannya juga disampaikan kepada Menteri Pertanian, Gubernur Aceh, Direktorat Jenderal Tanamanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Utara dan arsip. Ada lima poin yang disampaikan dalam surat tersebut.

Pada poin pertama menjelaskan bahwa ada penemuan benih di Kecamatan Jambo Aye, Seuneudon dan Langkahan, Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Timur sebanyak 60 ton. Dalam tahap prosesing benih ditemukan di Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dengan perkiraan benih sebanyak 150 ton.

Pada poin kedua juga dituliskan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sudah menindaklanjuti dengan menyurati Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Utara. Surat itu tertanggal 15 Mei 2019 dengan nomor 510.796/IX perihal penyaluran benih tersebut.

Poin ketika Dinas Peranian dan Perkebunan Aceh juga mencantumkan undang-undang yang dilanggar. Adapun regulasi yang dilanggar berdasarkan surat itu adalah UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman.

Selain itu juga dituliskan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang pembenihan tanaman yang melarang peredaran benih tanpa lebel.

Isi penting dalam surat itu terletak pada poin empat berbunyi “Untuk maksud tersebut kami laporkan kepada bapak agar dapat mengambil langkah-langkah penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

"Kita punya dalilnya, yang melaporkan itu adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh," ungkap Zulfikar.

Dia menambahkan, persoalan ini sekarang ada di tangan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Sejauh mana pemerintah Aceh bersikap terhadap kasus yang sedang menimpa Tgk Munirwan.

"Kesimpulan terakhir ada pada Plt Gubernur. Kemudian kalau pelaporan itu atas restu gubernur, maka seharunya gubernur harus mengklarifikasi juga, biar publik tahu," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Abdul Hanan membantah telah mempolisikan Tgk Munirwan ke Polda Aceh terkait dengan kasus penjualan benih padi iF8. Tetapi kasus tersebut merupakan delik murni dari pihak kepolisian.

"Kami tegaskan sekali lagi bahwa Dinas Pertanian dan Gubernur Aceh, tidak pernah melaporkan Munirwan ke Polda Aceh," kata Abdul Hanan.

Hanan malah menyalahkan media beberapa waktu lalu ada kekeliruan dan kesalahpahaman dalam mengutip pernyataannya. Dia menyebutkan apa yang diberitakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan.

"Pemahaman yang disampaikan yang dimuat di media tidak sesuai dengan apa yang ada," ungkapnya.

Oleh karena itu, Hanan sengaja datang ke Polda Aceh untuk mengklarifikasi bahwa, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Gubernur Aceh tidak pernah melaporkan perkara itu.

"Jadi sekali bahwa tidak benar Dinas Pertanian melaporkan Tgk Munirwan," jelasnya.

Ia menyebutkan, Pemerintah Aceh tetap mendukung setiap inovasi yang ada. Namun inovasi itu harus mengikuti dengan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang ada.

Juru Bicara Gubernur Aceh, Wiratmadinata, juga menegaskan ini bukan delik aduan. Tetapi ini delik murni dan inisiatif dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian bisa saja mendapatkan informasi dari LI (Laporan Inteljen) atau beberapa informasi lainnya.

"Intinya yang kami perlu sampaikan Pemerintah Aceh tidak pernah mengadukan Munirwan kepada polisi. Apa lagi sampai muncul ada restu dari Guberur, tidak ada hubungan. Tidak ada itu, informasi yang beredar, hoax. Ini delik murni, bukan delik aduan, jadi hal terkait penegakan hukum, polisi yang berhak menjelaskan," kata Wiratmadinata.

Lanjutnya, perlu juga diluruskan bahwa surat yang beredar di sejumlah orang, disebut sebagai surat pelaporan kepada kepolisian oleh Kadis Distanbun Aceh bertanggal 28 Juni 2019. Bukan surat melaporkan Tgk Munirwan, melainkan surat dengan perihal penyaluran/peredaran benih tanpa lebel di sejumlah daerah, seperti di Aceh Utara, Aceh Jaya dan Aceh Timur.

Wiratmadinata menegaskan, karena ada peredaran benih tanpa lebel di beberapa daerah. Maka pihaknya melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat mengambil langkah-langkah penertiban.

“Laporan Dinas kepada kepolisian tentang adanya peredaran benih tanpa lebel, juga didasarkan atas laporan pihak Pengawas Benih Tanaman (PBT),” jelasnya. [lia]

Topik berita Terkait:
  1. Banda Aceh
  2. Pertanian
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini