RI Kalah Gugatan di WTO, Cak Imin: Perlu Buat Aliansi Antar-Negara Berbasis Komoditi

Selasa, 6 Desember 2022 09:54 Reporter : Alma Fikhasari

Merdeka.com - Indonesia kalah melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor bijih nikel (nikel ore) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO). Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menyatakan kekalahan Indonesia menunjukkan bahwa ada kekuatan global yang terus memaksa Indonesia untuk melakukan ekspor bahan mentah.

"Pembatasan/pelarangan ekspor bahan mentah merupakan policy nasional kita untuk mendorong kepentingan hilirisasi industri dalam negeri. Namun pemaksaan ekspor ini malah akan menguntungkan negara-negara lain, khususnya Barat," kata dia dalam keterangannya, Selasa (6/12).

Cak Imin menyebut negara barat kini membalas dendam dengan membatasi harga minyak Rusia.

"Sekarang kita lihat juga bagaimana negara-negara barat sepakat membatasi harga minyak Rusia menjadi 60 dollar/barrel. Sebagai balasan atas policy OPEC+ yang mengurangi produksi minyak mereka sebanyak 2 juta barrel/hari," lanjut Cak Imin.

Cak Imin mneyebut, model persekutuan dagang berbasis produsen komoditi seperti OPEC itu terus mendesak Indonesia.

“Semacam aliansi antarnegara berbasis komoditi. Misalnya untuk batubara, kita bisa membangun persekutuan dengan Afrika Selatan, Rusia, Australia sebagai sesama produsen. Untuk nikel bisa dengan Caledonia, Filipina. Untuk gas bisa dengan Qatar, UEA, Kazakhstan, Rusia. Agar stabilitas harga dan pasokan terjamin. Juga lebih mandiri menentukan kuantitas ekspor," tambahnya.

Cak Imin menegaskan Indonesia ini produsen nikel dan sawit terbesar dunia, penghasil timah nomor 2 dunia, nomor 4 di batubara dunia, pemilik cadangan gas terbesar se-Asia Pasifik serta produsen karet nomor 6.

"Kalau kita tidak bersekutu dengan sesama produsen, maka kita akan terus jadi sasaran pemaksaan dan blackmail dari negara-negara barat. Lha wong barangnya punya kita kok mereka yang maksa-maksa," kata dia.

2 dari 2 halaman

Jalan terjal reformasi ekonomi mengadang ketika Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Oktober 2022 lalu.

Kekalahan di WTO sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di Tanah Air. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini tentunya sudah jera setelah puluhan tahun hanya menjadi eksportir bahan mentah tanpa menghasilkan nilai tambah.

Namun pemerintah sudah mengambil sikap. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan. Menurut Jokowi, hilirisasi menjadi bentuk komitmen Pemerintah RI. Sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah alias raw material saja.

"Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini digugat oleh Uni Eropa dibawa ke WTO kita kalah, enggak apa-apa. Kalah saya sampaikan ke menteri, banding," tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022.

Presiden Jokowi memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain yang selama ini terlena dengan kebijakan longgar atas sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa (UE) merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja antikarat (stainless steel) di negara-negara anggota blok tersebut.

Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan.

Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan.

Indonesia menguasai lebih dari 20 persen total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.

[ray]