Revisi UU Pemasyarakatan, KPK Tak Lagi Punya Hak Rekomendasi Remisi Napi Koruptor

Rabu, 18 September 2019 17:00 Reporter : Ahda Bayhaqi
Revisi UU Pemasyarakatan, KPK Tak Lagi Punya Hak Rekomendasi Remisi Napi Koruptor Aksi Menolak Pengesahan Revisi RUU KPK di DPR. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebut rekomendasi penegak hukum untuk remisi dan pembebasan bersyarat terpidana dihilangkan. Hal tersebut demi tidak terjadi diskriminasi oleh penegak hukum terhadap terpidana.

Arsul mencontohkan, misalnya terpidana korupsi yang sudah memenuhi ketentuan dan melunasi kewajiban seperti membayar uang pengganti. Namun, saat ingin mendapatkan hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat, KPK tidak mau memberikan rekomendasi. Sementara, di Polri atau Kejaksaan, kata Arsul mudah memberikan rekomendasi.

"Kemudian ini menimbulkan diskriminasi situasi seperti ini. Kok kalau yang sana gampang dapatnya, sini kok hampir mustahil. Ini tidak boleh terjadi padahal si terpidana sudah sama-sama memenuhi kewajibannya," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Sebelumnya, revisi UU Pemasyarakatan akan membatalkan PP 99 Tahun 20012. Dalam Pasal 43B, Dirjen Pemasyarakatan wajib meminta rekomendasi aparat penegak hukum sebagai pertimbangan remisi atau pembebasan bersyarat.

Arsul menjelaskan revisi UU Pemasyarakatan ini bagian dari penataan sistem peradilan pidana terpadu. Sehingga, ranah penyelidik dan penyidik dipisahkan dari ranah kotak keempat yang dimiliki Dirjen Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Ketika dicampuri kotak pertama dan kebijakan kotak pertama tadi penyidik dan penyelidik itu berbeda-beda, terjadi diskriminasi," jelas Sekjen PPP itu.

Sementara putusan hakim menjadi pertimbangan remisi atau pembebasan bersyarat. Narapidana apabila tidak dicabut oleh pengadilan, bisa mendapatkan haknya. Parameter pemberian remisi atau pembebasan bersyarat berdasarkan aturan internal Kementerian hukum dan HAM

"Parameter adalah Dirjen Pemasyarakatan kita beri otonomi makanya dalam UU Pemasyarakatan dibentuk juga institusi pengawasannya oleh DPR," jelas Arsul.

Arsul menegaskan juga bahwa justice collaborator tetap ada. Putusannya itu berdasarkan hakim yang mengadili.

"JC diumumkan hakim, logikanya kalau dia seorang JC, hakim dalam putusannya enggak akan cabut. Kalau dia pelaku utama tidak dapat status JC kan mungkin saja," kata dia. [bal]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini