Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Revisi UU KPK jadi bom waktu di setiap pemilihan pimpinan KPK baru'

'Revisi UU KPK jadi bom waktu di setiap pemilihan pimpinan KPK baru' Ilustrasi KPK. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pembahasan revisi Undang-Undang KPK semakin kencang dihembuskan setelah pelantikan lima pimpinan KPK baru pada 21 Desember 2015 lalu. Hal itu diungkapkan oleh capim KPK yang masuk dalam 8 besar yaitu Surya Tjandra.

"Ini bakal jadi bom waktu aja. Ada pemilihan pimpinan KPK lagi muncul revisi UU KPK. Ini jadi sangat politis. Gagasan revisi pernah dibahas sebelumnya," ujar Surya Tjandra di Kampus Atma Jaya Jakarta, Senin (7/3).

Di Indonesia, menurutnya KPK tidak bisa dipisahkan antara hukum dan politik. KPK harus sadar politik tetapi harus kembali ke hukum.

"Anggota KPK nyaris manusia setengah dewa. KPK lembaga strategis yang merupakan salah satu kekuatan sosial politik yang dibutuhkan dan harus melampaui politik kepentingan," tambah pria yang juga dosen Fakultas Hukum Atma Jaya.

Selain itu, dalam proses pemilihan ketua KPK, Surya menyarankan bahwa masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dan tidak hanya memantau dari luar. Ia mencontohkan salah satu ajang pencarian bakat agar masyarakat bisa memilih.

"Atau (pemilihan) seperti Indonesia idol. Ada kontes. Tetapi rakyat berpartisipasi politik secara sosial namun tetap DPR yang menentukan," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK baru periode 2015-2019. Kelima pimpinan KPK itu adalah Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang.

Kelima pimpinan KPK ini dipilih berdasarkan hasil voting di Komisi III DPR. Dari hasil voting juga, terpilih Agus Rahardjo sebagai ketua KPK. Mereka akan membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi dan Wapres JK.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Baca Selengkapnya
TKI Ilegal Picu Membludaknya Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2024 di Jeddah

TKI Ilegal Picu Membludaknya Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2024 di Jeddah

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat (1/3).

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya