Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi inisiatif pengusul revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi ini dinilai sudah semestinya dilakukan meskipun mendapat penolakan dari KPK dan sejumlah pegiat antikorupsi.

Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, UU KPK tidak pernah ada perubahan dari sejak awal berdiri atau 17 tahun lalu.

"Jadi kalau konteksnya penguatan dan penertiban bisa dipahami adanya revisi dengan pertimbangan adanya perkara yang berlarut-larut sehingga perlu adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3)," ujar Suparji saat di wawancarai wartawan di Jakarta, Minggu (8/9).

Yang kedua, menurut Suparji, revisi UU KPK juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, salah satunya untuk mencegah hal yang kontra produktif dalam hal penyadapan.

"Jadi perlu dilakukan penertiban, ada kecenderungan penyadapan dalam konteks penegakan hukum, tapi ada hal yang tidak relevan misalnya tentang pribadi dan keluarga, hal itu kan penyadapan yang kebablasan," tutur dia.

Yang ketiga, menurut Suparji, juga perlu ada penegasan terkait eksistensi KPK sebagai sebuah lembaga. "Konteks pemikiran KPK eksistensinya lembaga apa? Itu harus ada kejelasan secara konseptual harus ada. Apakah eksekutif, legislatif atau yudikatif. Dulu menjadi Bagian alat presiden, tapi gak mengira seperti ini. Menjadi lembaga superbodi seperti ini. Sekarang ada kecenderungan mau kemana lembaga ini, harus jelas," ungkapnya.

Namun demikian, Suparji juga melihat dalam revisi UU KPK berpotensi untuk melemahkan, salah satunya adalah usulan adanya dewan pengawas yang ditunjuk oleh DPR.

"Kalau para pegiat antikorupsi merasa itu melemahkan ya seharusnya bisa terintegrasi untuk membahas. Daripada kita berteriak-teriak di luar dan mereka tetap jalan. Karena mereka punya hak untuk melakukan pembahasan itu," tandasnya.