Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menargetkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2, Tahun 2007 dan dirampungkan pada tahun 2022. PP tersebut tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Kami memang sekarang sedang merevisi peraturan pemerintah terkait dengan tata cara kewarganegaraan, kehilangan, dan perolehan warga negara kita. Nanti, barangkali beberapa pikiran-pikiran itu akan kita akomodasikan," kata Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly saat Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (18/5).

Menurut dia, dengan PP hasil revisi itu bisa diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan warga negara Indonesia yang memiliki masalah kewarganegaraan.

"Perubahan (PP) itu dapat diselesaikan tahun ini sehingga penyelesaian permasalahan anak berkewarganegaraan ganda dapat terakomodasi belum lagi persoalan kawin campur dan lain-lain. Ini persoalannya barangkali jadi dilema,” ujar dia.

Namun, selama proses revisi PP Nomor 2 Tahun 2007, pihaknya akan menampung masukan dan permintaan dari kelompok diaspora Indonesia di luar negeri.

"Kalau Diaspora kita berkeinginan supaya mengakomodasi dwi kewarganegaraan. Kita juga punya anak-anak Indonesia yang lahir (diluar negeri) kita masih menganut dwi kenegaraan terbatas sampai umur 18 dan 21 (dan belum selesai pendidikannya). Ada keinginan sampai ditingkatkan lagi sampai 30 tahun. Ada keinginan dari diaspora supaya (pemerintah) mengakomodasi dwi kewarganegaraan," kata dia.

Sementara, untuk Indonesia saat ini menganut kewarganegaraan ganda terbatas sampai 21 tahun dan batas itu merupakan kelonggaran yang diberikan pemerintah mengingat aturan sebelumnya mewajibkan anak-anak WNI berkewarganegaraan ganda harus memilih status kewarganegaraannya saat mereka berusia 18 tahun dan kelonggaran itu menurut kelompok diaspora masih belum memenuhi kebutuhan mereka.

"Supaya mereka yang sekolah di luar negeri tidak harus (kembali ke Indonesia) dan mahasiswanya (sekolahnya) belum selesai, apa salahnya dengan begitu kalau mereka dapat biaya yang lebih murah itu permintaan dan, itu harus kita bahas," ujar dia.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa Kemekum HAM juga perlu membahas hal tersebut dan menjadikan permintaan kelompok diaspora sebagai bahan pertimbangan saat merevisi PP Nomor 2 Tahun 2007. Karena, menurutnya kelompok diaspora memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia.

"Nanti, kita lihat kita pelajari seperti apa, kita mendengar dulu teman-teman diaspora pikiran-pikiran mereka seperti apa, karena diaspora kita cukup besar dan potensial maka barangkali pikiran-pikiran mereka perlu kita dengar," ujarnya.

Selain itu, Kemenkum HAM hanya dapat mengeluarkan visa multiple entry yang berlaku sampai lima tahun. Tetapi, untuk masuk pada dwi kewarganegaraan masih berbeda. Kemudian, tidak hanya kelompok diaspora, juga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen terkait kewarganegaraan atau undocumented.

"Kita juga mempunyai persoalan-persoalan TKI kita di Serawak, Malaysia, anak-anaknya di Saudi itu kan banyak yang undocumented, kita perlu verifikasi," tandasnya.