Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) telah menyerahkan kembali revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 63 tahun 2005 yang mengatur soal Sumber Daya Manusia (SDM) KPK antara lain masa tugas penyidik, melalui Sekretariat Negara (Setneg), Jumat lalu. Dari Setneg, draf itu disampaikan ke Sekretaris Kabinet (Seskab).

Penyerahan itu dilakukan atas permintaan Presiden SBY agar para menteri segera menyelesaikan pembahasan PP tersebut.

"Sudah sama presiden, saya belum dapat lagi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).

Dia mengaku belum mengetahui koreksi yang dilakukan terhadap rancangan perubahan yang dilakukan terhadap PP No 63 tahun 2005 tersebut. Meski demikian, selama proses pembahasannya, KemenPAN telah melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum.

"Saya belum tahu dikoreksi apa tidak. Kita sudah kasih kepada presiden, sudah dibahas saya, Menkum HAM, Menko Polhukam, kita koordinasi dengan Polri dan KPK dan kita serahkan ke presiden. Kita enggak tahu apakah sudah tanda tangan apa ada revisi lagi," kata Azwar.

Namun, Azwar menolak membeberkan masa tugas para penyidik yang berada di bawah KPK. "Ini yang kita usulkan, masih tertutup sebenarnya. Kita buka kisi-kisi saja, yang terbuka setelah presiden tanda tangan," ujarnya.