Revisi Otsus, DPR Minta Pemerintah Dialog dengan Tokoh Papua
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima surat presiden tentang revisi UU Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuka dialog dengan tokoh Papua dan Papua Barat. Agar tercipta keselarasan pandangan dan sikap atas pembangunan di Papua dan Papua Barat.
"Pemerintah agar terus membuka dan melakukan komunikasi dengan para tokoh Papua dan Papua Barat, sehingga terbangun keselarasan pandangan dan sikap dalam menjalankan pembangunan di papua dan papua barat," katanya saat pidato penutupan masa sidang di rapat paripurna DPR RI, Jumat (11/12).
Dia mengatakan, pimpinan DPR telah mendorong pemerintah evaluasi Otsus Papua secara menyeluruh. Politikus PDIP ini mendorong Otsus Papua meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
"Pimpinan DPR telah mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi Otsus Papua secara menyeluruh, sehingga tujuan Otsus yaitu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif," jelas politikus PDIP itu.
Revisi Otsus Papua telah masuk Prolegnas 2021. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin menyatakan surat presiden itu telah masuk. DPR akan menindak lanjuti saat masa persidangan dibuka kembali pada Januari 2021.
"Surat ini tentu akan kami jalankan secara mekanisme dan tata tertib yang berlaku dalam masa sidang yang akan kita lakukan secara bersama-sama tanggal 10 januari 2021," ujarnya.
Salah satu perubahan Otsus Papua adalah besaran dana yang naik menjadi 2,25 persen. Serta tata kelola yang diubah diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan Perda Otsus Papua.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaPPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaPleno Rekapitulasi Suara, KPU Papua Pegunungan Terkendala Masalah Keamanan
Rekapitulasi Suara hari ini menyisakan empat provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua dan Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaKPU Tunda Rekapitulasi Suara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Ini Alasannya
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan
Bawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.
Baca SelengkapnyaPertemuan Jokowi-Surya Paloh, Sekjen PDIP: Memperkuat Kecurigaan Ada Persoalan dengan Pemilu
Hasto pun berpandangan dengan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh memperkuat dugaan adanya kecurangan.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya