Merdeka.com - Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli Rumah (PPJB) dianggap memberatkan pengembang. Revisi terkait aturan tersebut dinilai sejalan dengan arahan pemerintah terkait kemudahan investasi.

"Kementerian PUPR harus mendapat apresiasi. Sebab jika aturan tersebut tidak direvisi akan terlihat berat sebelah. Pemerintah harus berimbang, baik kepada konsumen maupun kepada pengembang. Revisi kebijakan tersebut tentu sejalan dengan apa yang sering diungkapkan Presiden Jokowi," ujar Pemerhati Kebijakan Publik Agus Wahyudin, Senin (25/11).

Peraturan tentang sistem PPJB itu dinilai tidak adil. Beberapa pasal dalam peraturan tersebut dinilai memberatkan pengembang. Di antaranya, dalam pasal yang menyebutkan konsumen bisa membatalkan pembelian meski tak ada kelalaian dari pihak pengembang.

Dalam hal ini, kelalaian yang dimaksud adalah ketika perusahaan tidak bisa memenuhi jadwal pelaksanaan pembangunan, penandatanganan PPJB dan akta jual beli, serta jadwal serah terima. Kemudian, perusahaan wajib mengembalikan dana konsumen dengan memotong 10 persen dari total yang dibayarkan, ditambah atas biaya pajak yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

"Poin tersebut membuat pembeli dapat dengan mudah membatalkannya. Hal itu tentunya berdampak pada kegiatan investasi yang akan dilakukan pengembang," terang Agus.

Agus menuturkan, aturan seharusnya dibuat dengan jelas, berimbang dengan berpedoman pada dampak yang akan ditimbulkan. Sebab jika aturan memberatkan investor, maka akan berdampak kepada iklim investasi dan daya saing.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit, menilai revisi aturan tersebut memang harus dipilih Kementerian PUPR untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

"Ini bagus untuk konsumen dan tentunya kebijakan tersebut pasti sudah mempertimbangkan dunia usaha," tuturnya.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menjabarkan, saat ini yang dibutuhkan oleh negeri ini adalah konsistensi antara perintah Presiden dengan jajaran yang ada di bawahnya.

"Presiden Jokowi sudah sering mengarahkan agar pemerintah membuka dialog dan menampung aspirasi. Regulasi itu harus pro bisnis, jangan sampai karena ada regulasi yang tidak berimbang menghambat masuknya investasi, karenanya semua harus konsisten untuk saling mendukung," tutupnya.