Respons ACT Izin Pengumpulan Uang Dicabut Kemensos

Rabu, 6 Juli 2022 17:13 Reporter : Rahmat Baihaqi, Bachtiarudin Alam
Respons ACT Izin Pengumpulan Uang Dicabut Kemensos Jumpa pers ACT soal isu Kudeta Ahyudin. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mencabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) milik Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pencabutan, pasca mencuatnya dugaan penyelewengan dana hasil donasi masyarakat.

Menanggapi hal itu, Yayasan ACT pertanyakan keputusan Kemensos. ACT klaim selalu berusaha kooperatif dan transparan membuka pengelolaan uang donasi masyarakat.

Presiden ACT Ibnu Khajar menyayangkan pencabutan izin tersebut. "Kami sangat kaget dengan keputusan ini," kata Ibnu dalam keterangannya yang diterima wartawan di Kantor ACT, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (6/7).

Padahal, kata Ibnu, ia telah memenuhi panggilan dari Kemensos pada Selasa (5/7) kemarin. Dan, menjelaskan secara rinci segala kontroversi yang belakangan terjadi.

Bahkan, hasil pertemuan tersebut akan ada kedatangan tim Kemensos untuk melakukan pengawasan pada Rabu (6/7) hari ini.

"Artinya kami telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta oleh pihak Kemensos, terkait pengelolaan keuangan," sambungnya.

Tim Legal Yayasan ACT, Andri menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh
Kemensos ini terlalu reaktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No 8/2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) pasal 27 telah dijelaskan adanya proses yang harus dilakukan secara bertahap.

"Melalui Pasal 27 itu disebutkan sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin melalui tiga tahapan. Pertama, teguran secara tertulis, kedua penangguhan izin, dan ketiga baru pencabutan izin. Hingga kini kami masih belum menerima teguran tertulis tersebut," Jelasnya,

Ia melanjutkan, masih merujuk aturan tersebut, juga menjelaskan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis itu harus diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

"Di sinilah kami menjadi heran, mengapa begitu cepat keputusan pencabutan izin itu dilakukan," kata Andri.

Sementara itu lbnu kembali menjelaskan selama 17 tahun terakhir ini, ACT telah memberikan kontribusi dan telah menjalankan amanah yang dititipkan umat.

"Ini ditunjukkan dengan peran aktif dan nyata dari ribuan relawan ACT yang selalu berusaha hadir memberikan bantuan di sejumlah wilayah Indonesia yang mengalami musibah bencana," dalihnya.

"Jadi dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Kemensos ini, kami akan keputusan tersebut. Namun untuk dana yang sudah terhimpun sebelum keputusan ini ditetapkan, kami akan tetap beraktivitas dan menyalurkannya sebagaimana amanah yang sudah diberikan," kata lbnu menegaskan. [rhm]

Baca juga:
PPATK: Anggota ACT Kirim Dana ke Negara Berisiko Tinggi Pendanaan Terorisme 17 Kali
Temuan Aliran Dana ACT ke Al-Qaeda, PPATK: Ada yang Langsung dan Tidak
PPATK Blokir 60 Rekening Terkait Donasi ACT
ACT Pernah Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penipuan & Keterangan Palsu pada 2021
Cerita Mahfud MD 'Ditodong' Endorse oleh ACT untuk Kegiatan Kemanusiaan
BNPT Dalami Hasil Analisis PPATK atas Dana ACT Mengalir ke Kelompok Terorisme

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini