Merdeka.com - Berdirinya Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy'ari yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, ternyata memiliki cerita lain. Organisasi massa keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), ternyata juga pernah menolak keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Pengalaman penolakan Pancasila oleh NU ini disampaikan oleh Salahuddin Wahid atau akrab disapa Gus Sholah, Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ia menyatakan, sekitar tahun 1945, NU dan partai-partai Islam kala itu, melakukan penolakan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mewujudkan penolakan tersebut, NU dan partai Islam pada tahun 1956 hingga 1959, berjuang agar menjadikan Piagam Jakarta, sebagai bagian dari undang-undang dasar Indonesia.

"Tetapi gagal pada saat itu. Baru kemudian, NU menjadi mualaf Pancasila, diikuti oleh Muhammadiyah dan yang lain," ujarnya saat memberikan sambutan dalam peresmian museum, Selasa (18/12).

Berkaca dari kegagalan tersebut, Gus Sholah menyatakan jika sebenarnya Indonesia ini sudah cukup ideal. Sebab, negara ini merupakan perpaduan antara ke Indonesiaan dan ke-Islam-an dalam berbagai bentuk. Termasuk di antaranya, banyak hukum Islam yang sudah diadopsi ke dalam undang-undang.

Oleh karena itu, keberadaan museum ini sesungguhnya juga untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang berbeda. Kelompok Islam yang memperjuangkan apa yang dulu sudah pernah dilakukan oleh NU, hingga akhirnya mau menerima Pancasila.

"Kita sampaikan ini sebagai bantahan kepada kelompok Islam seperti pengikutnya Abu Bakar Baasyir, Majelis Mujahidin maupun Jaringan Anshorut Tauhid (JAT), dan juga kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," ujarnya.

Di dalam museum ini, kata Gus Sholah, memberikan informasi mengenai datangnya islam ke nusantara secara damai, tanpa dukungan militer, politik, semata-mata berdakwah, berniaga maupun dengan cara mengawini penduduk lokal. Termasuk bagaimana cerita menyampaikan islam dengan cara yang baik, menghormati budaya, menggunakan medium dakwah seperti wayang, syair dan lain-lain.

"Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Negara Indonesia ini tidak sesuai dengan ajaran islam, toghut, maka kita sampaikan pada masyarakat bahwa itu tidak betul. Bagaimana mungkin negara yang didirikan oleh kelompok-kelompok termasuk di dalamnya kiai, tidak hanya NU, Muhammadiyah, PSII dan lain-lain ikut dalam proses mendirikan Indonesia, dikatakan bertentangan dengan islam, ini tidak betul," tegasnya.