Rentan penyelewengan, BUMN sektor pangan disorot KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi di sektor-sektor yang rentan terjadi tindak pidana korupsi. Untuk pertama kali, KPK melakukan terobosan dengan menggandeng kementerian-kementerian yang bergerak di sektor pangan.
"KPK bersama dengan kementerian BUMN dan 7 BUMN lain, melakukan diskusi mengenai core problem dan core bussineess masing-masing BUMN dan koordinasi," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, saat konferensi pers di KPK, Kamis (20/12).
Bambang menegaskan, sebesar 70 persen penduduk Indonesia tergolong miskin dan tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA), khususnya di sektor pertanian. Oleh karena itu, potensi akan terjadinya penyelewengan dan tindak pidana korupsi amat rentan sekali.
"Sehingga bila terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan di sana, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jadi kalau bisa dibangun sistem meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan maka kita bangun bangsa yang berpihak pada masyarakat luas," jelasnya.
Selain itu, KPK juga telah melakukan kajian terkait isu-isu pupuk dan impor daging, khususnya daging sapi. Adapun tujuh kementerian yang digandeng KPK antara lain PT Syang Hiang Seri, PT Pertani, PT PTPN III, Bulog, PT Pupuk Indonesia, Berdikari, dan PTPN X.
Upaya dan terobosan KPK ini disambut positif oleh kementerian bidang pangan. Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Muhammad Zamkhani mengatakan membangun sistem ketahanan pahan ini bertujuan guna mencegah terjadinya pihak-pihak yang korupsi.
"Bersama cari bangun sistem agar tidak memungkinkan celah menjadikan orang korupsi, menyangkut 7 BUMN, ada yang masih perwakilan," ujarnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaParhalaan, Sistem Penanggalan Milik Suku Batak yang Jarang Diketahui
Suku Batak tidak hanya memilik kalender kuno yang digunakan oleh leluhur.
Baca SelengkapnyaSistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?
Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaTKN: Kedaulatan Pangan Sudah Diperjuangkan Prabowo Sejak Masih di TNI
Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, berbagai persoalan sektor pertanian akan terurai
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya