Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rentan penyelewengan, BUMN sektor pangan disorot KPK

Rentan penyelewengan, BUMN sektor pangan disorot KPK   Gedung KPK. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi di sektor-sektor yang rentan terjadi tindak pidana korupsi. Untuk pertama kali, KPK melakukan terobosan dengan menggandeng kementerian-kementerian yang bergerak di sektor pangan.

"KPK bersama dengan kementerian BUMN dan 7 BUMN lain, melakukan diskusi mengenai core problem dan core bussineess masing-masing BUMN dan koordinasi," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, saat konferensi pers di KPK, Kamis (20/12).

Bambang menegaskan, sebesar 70 persen penduduk Indonesia tergolong miskin dan tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA), khususnya di sektor pertanian. Oleh karena itu, potensi akan terjadinya penyelewengan dan tindak pidana korupsi amat rentan sekali.

"Sehingga bila terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan di sana, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jadi kalau bisa dibangun sistem meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan maka kita bangun bangsa yang berpihak pada masyarakat luas," jelasnya.

Selain itu, KPK juga telah melakukan kajian terkait isu-isu pupuk dan impor daging, khususnya daging sapi. Adapun tujuh kementerian yang digandeng KPK antara lain PT Syang Hiang Seri, PT Pertani, PT PTPN III, Bulog, PT Pupuk Indonesia, Berdikari, dan PTPN X.

Upaya dan terobosan KPK ini disambut positif oleh kementerian bidang pangan. Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Muhammad Zamkhani mengatakan membangun sistem ketahanan pahan ini bertujuan guna mencegah terjadinya pihak-pihak yang korupsi.

"Bersama cari bangun sistem agar tidak memungkinkan celah menjadikan orang korupsi, menyangkut 7 BUMN, ada yang masih perwakilan," ujarnya.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Parhalaan, Sistem Penanggalan Milik Suku Batak yang Jarang Diketahui

Parhalaan, Sistem Penanggalan Milik Suku Batak yang Jarang Diketahui

Suku Batak tidak hanya memilik kalender kuno yang digunakan oleh leluhur.

Baca Selengkapnya
Sistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?

Sistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?

Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.

Baca Selengkapnya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
TKN: Kedaulatan Pangan Sudah Diperjuangkan Prabowo Sejak Masih di TNI

TKN: Kedaulatan Pangan Sudah Diperjuangkan Prabowo Sejak Masih di TNI

Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, berbagai persoalan sektor pertanian akan terurai

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya