Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rencana Menteri Yuddy pangkas 1 juta PNS dikecam DPRD Bali

Rencana Menteri Yuddy pangkas 1 juta PNS dikecam DPRD Bali HUT Kopri ke-41. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memangkas 1 juta PNS di seluruh Indonesia, menimbulkan reaksi dewan provinsi Bali. Kebijakan itu dinilai akan membuat dampak buruk bagi keluarga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).‎

Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menyatakan, kebijakan pemangkasan terhadap PNS itu, akan meningkatkan jumlah pengangguran.

"Saya sama sekali tidak setuju karena akan membawa dampak luas pada kehidupan ekonomi pegawai dan keluarganya. Kalau kebijakan ini benar-benar dilaksanakan, bukan hanya satu juta orang PNS saja yang kehilangan pekerjaan melainkan akan semakin banyak anggota keluarga yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah karena semua ditanggung oleh anggota keluarga yang menjadi PNS tersebut," tegas Sugawa di Denpasar, Kamis (2/6).

Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta juga menolak keras rencana pemangkasan jumlah PNS tersebut. Dia menuding menteri Yudi doyan membuat kebijakan, namun tidak pernah bisa dilaksanakan. Pemangkasan 1 juta PNS itu, kata dia, telah meresahkan masyarakat.

"Menteri satu ini sering membuat statement yang selalu dapat meresahkan masyarakat," ungkap politisi PDIP ini.

Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, Nyoman Suyasa. Dia menilai, Menpan RB membuat kebijakan yang memantik keresahan PNS. Menteri Yudi seharusnya memikirkan dampak kebijakan tersebut.

"Harus memikirkan keluarga dan anak pegawai yang bersangkutan ketika kena pemangkasan atas kebijakan menteri itu. Selain terjadi peningkatan pengangguran, juga dikhawatirkan akan terjadi anak-anak putus sekolah. Sebab, tulang punggung keluarga sudah kehilangan pekerjaannya. Saya tidak setuju dengan wacana pemangkasan PNS. Ini kebijakan yang tidak perlu dilaksanakan," tegasnya.

Menurut Suyasa, menteri Yudi seharusnya melakukan moratorium perekrutan calon PNS, bukan memangkas jumlah PNS yang sudah ada. "Kita setuju moratorium pengangkatan pegawai sampai mencapai jumlah ideal, akan tetapi kita tidak setuju ada pemangkasan," kata politisi muda asal Karangasem ini.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menangis, Penempatan Pertama Bintara Polri SPN Polda Bali Dapat Gaji Pokok Rp2 Juta 'Terharu'

Menangis, Penempatan Pertama Bintara Polri SPN Polda Bali Dapat Gaji Pokok Rp2 Juta 'Terharu'

Seperti apa momennya? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Baca Selengkapnya
Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali

Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali

Pengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota DPD Ngamuk Karena Petugas di Bandara Bukan Gadis Cantik Berbudaya Bali, Akhirnya Minta Maaf

Anggota DPD Ngamuk Karena Petugas di Bandara Bukan Gadis Cantik Berbudaya Bali, Akhirnya Minta Maaf

Arya menyebut video yang viral terkait ucapannya saat rapat adalah potongan.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain

Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain

Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.

Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur Wayan Koster Diperiksa Polda Bali, Kabid Humas: Terkait Laporan Dugaan Korupsi

Mantan Gubernur Wayan Koster Diperiksa Polda Bali, Kabid Humas: Terkait Laporan Dugaan Korupsi

Mantan Gubernur Bali dan sekaligus Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster diperiksa Polda Bali, Rabu (3/1). Dia diperiksa terkait laporan dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Bandara Banyuwangi Dipadati Penumpang, Puncak Arus Mudik Diprediksi Sabtu dan Minggu

Bandara Banyuwangi Dipadati Penumpang, Puncak Arus Mudik Diprediksi Sabtu dan Minggu

Puncak arus mudik di Bandara Banyuwangi diprediksi pada hari ini, Sabtu (6/4/2024) dan Minggu (7/4/2024).

Baca Selengkapnya
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya