Rektor ISI janjikan SK batasi kegiatan ormas, HTI sangkal mencampuri
Merdeka.com - Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Agus Burhan, mengatakan sedang memproses Surat Keputusan (SK) berisi larangan terhadap organisasi massa dan partai politik, menyebarkan ideologi bertentangan dengan Pancasila.
"Sebentar lagi SK tersebut akan kita terbitkan dan berlaku untuk semua, bukan HTI saja," kata Burhan, Jumat (17/6).
Burhan menyatakan, SK juga berisi larangan kegiatan ormas dan parpol di tengah aktivitas akademik. Pihaknya akan memberi sosialisasi pada unit-unit yang ada di ISI Yogyakarta.
"Apabila besok SK rektor terbit, tentunya harus disosialisasikan pada semua unit. Supaya tidak ada civitas akademika yang melanggar SK tersebut," ujar Burhan.
Menurut Burhan, SK dibuat atas dasar beberapa fakta kegiatan-kegiatan ormas yang mengganggu aktivitas akademik. Kegiatan ormas tersebut sudah bertentangan dengan kurikulum ISI yang sifatnya kreatif dan inovatif.
"Ada beberapa mata kuliah di mana mahasiswa tidak boleh menggambar manusia. Kemudian aktivitas di masjid ISI didominasi ormas," ucap Burhan.
Selain akan menerbitkan SK, pihak rektorat mengaku telah mensterilkan masjid yang ada di kampus ISI. Selama ini, Burhan menganggap kegiatan di masjid tidak netral.
"Kami juga telah melakukan perombakan struktur pengurusan masjid ISI. Sehingga masjid itu bisa menjadi ruang ibadah yang netral," imbuh Burhan.
Burhan berjanji menindak tegas dosen atau pengajar, jika terbukti menyisipkan kegiatan ormas beserta ideologi saat berlangsungnya kegiatan akademik.
"Pihak dosen yang terbukti maka akan kita tertibkan dengan undang-undang guru dan dosen," lanjut Burhan.
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto, mengaku tidak mengetahui apa yang dipersoalkan dalam demo tolak HTI, dilakukan civitas akademika kampus ISI Yogyakarta, Jumat (17/6). Dia menilai selama ini HTI selalu melakukan kegiatan secara terbuka dan tidak melanggar aturan negara.
"Kami tidak mengerti apa yang mereka (pendemo ISI) persoalkan. Selama ini HTI bergerak secara terbuka, tidak tertutup, bisa diakses siapa pun," kata Yusanto saat dihubungi merdeka.com.
Yusanto menilai, jika ada dosen memasukkan interpretasinya atas HTI di dalam kegiatan akademik, maka itu merupakan urusan di ranah pribadi. Dia menolak jika masalah dosen itu dikaitkan dengan HTI secara keseluruhan.
"Pertama itu adalah pribadi dosen. Jika sikap dosen tersebut salah atau melanggar, itu pribadinya, tidak ada hubungannya dengan HTI. Jadi kalau dosen itu bermasalah, maka bukan lantas mempermasalahkan HTI," ujar Yusanto.
Yusanto mengakui, selama ini HTI bukan hanya bergerak di kampus ISI. Menurut dia, HTI juga tersebar di seluruh kampus yang ada di Yogyakarta, dan kota-kota lain di Indonesia. Hal itu terjadi karena kegiatan HTI tidak melanggar aturan negara.
"Di UGM, UMY, UII, atau UAD juga ada HTI. Selama ini kita melakukan kegiatan dengan leluasa karena memang ini adalah kegiatan dakwah yang damai. Kita memegang prinsip non kekerasan," imbuh Yusanto.
Ketika ditanyai mengenai larangan melukis makhluk hidup terjadi di kampus ISI, Yusanto menganggap seni itu ada batasnya. Norma-norma Islam harus diterapkan di dalam seni.
"Seni dalam islam itu untuk agama. Islam itu memberikan kebebasan berekspresi, tapi dikendalikan norma-norma agama," tambah Yusanto.
Yusanto menepis anggapan HTI sebagai organisasi massa melanggar konstitusi. Menurutnya, konsep khilafah sejalan dengan Pancasila.
"Dalam undang-undang Ormas pasal 39 disebutkan, ormas tidak boleh mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Khilafah itu bagian dari agama Islam, dan Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila," tutup Yusanto.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi Benarkan Rektor Kampus Swasta Diduga Lecehkan 2 Anak Buah di Ruangan
Begini duduk perkara kejadian versi korban. pelaku memanggil korban ke ruangannya
Baca SelengkapnyaRektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi kepada Korban Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila
Dugaan pelecehan terjadi pada Februari 2023 bersamaan dengan almarhum ayahnya sakit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Dipastikan Hadiri Pemeriksaan Polisi Besok
Ade Ary menambahkan alasan penundaan karena di hari yang sama sudah terjadwal ada agenda atau kegiatan yang lain di kampus.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Mahasiswa UP soal Rektor ETH Usai Heboh Kasus Dugaan Pelecehan
Kendati sudah dinonaktifkan sebagai rektor, namun mahasiswa menolak ETH untuk tetap mengajar.
Baca SelengkapnyaDewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir
Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir
Baca SelengkapnyaKetua BEM UI Nonaktif Melki Sedek Huang Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Ini Sanksi dari Kampus
SK tersebut ditandatangani Rektor UI, Prof Ari Kuncoro dan dikeluarkan pada 29 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaKAMMI Bertemu Presiden Jokowi di Istana, Ini Yang Dibahas
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3).
Baca SelengkapnyaUnair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan
Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca Selengkapnya