Rekomendasi Komnas HAM kepada Jokowi: Dipatuhi, Diperkuat hingga Revisi UU
Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) memiliki sejumlah rekomendasi kepada pemerintah di Hari HAM Internasional 2018 yang jatuh pada hari ini. Salah satunya, Komnas HAM meminta rekomendasi yang dikeluarkannya diikuti kementerian dan lembaga pemerintahan.
Sebab, sering kali hal tersebut tidak diindahkan. Karenanya, dia meminta Presiden Jokowi membuat peraturan agar anak buahnya mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.
"Ada ratusan yang kami keluarkan kepada kementerian, lembaga, pemda, termasuk korporasi, tapi sering kali tidak diindahkan. Oleh karena itu kami meminta kepada Pak Presiden untuk membuat satu kebijakan agar memiliki kepatuhan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufik Damanik saat Peringatan Hari HAM Internasional 2018, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12).
Komnas HAM juga meminta kepada Presiden untuk melakukan penguatan kepada lembaga tersebut. Termasuk revisi Undang-undang (UU) No 39 Tahun 1999 dan revisi UU No 26 Tahun 2000 terkait dengan kelembagaan, serta Perpres tentang sarana dan prasarana Komnas HAM.
Dirinya mengatakan dalam UU No 39 Tahun 2000 tersebut akan mengatur wewenang Komnas HAM. Dia mencontohkan jika lembaga yang dipimpinnya itu melakukan pemanggilan terhadap institusi terkait, jika mangkir tidak ada sanksi.
"Kita pikirkan mungkin enggak dibuat pasal tambahan tentang sanksi itu satu contohnya. Kalau pasal 26 terkait penyidikan apakah dimungkinkan jika ditambah wewenang Komnas HAM ke penyidikan," katanya.
Selain itu, Taufan juga menyinggung soal mekanisme penyelesaian konflik agraria dan intoleransi.
"Untuk agrafria kami mengusulkan bentuk penyelesain konflik agraria kemudian intoleransi lebih kepada satu evaluasi dari pemerintah pusat. Banyak sekali kebijakan-kebijakan di daerah masih bersifat diskriminatif. Misalnya terkait pendirian rumah ibadah ada diskusi dan kajian ulang agar masyarakat memiliki keamanan dan kenyamanan sebagai Warga Negara Indonesia dalam hak untuk beribadah," katanya ketua Komnas HAM ini.
Reporter Magang: Devi Veviani
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaKomite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Timnas AMIN: Tamparan Keras Bagi Pemerintah
Netralitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaHaris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau
Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Soroti 12 Peristiwa Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir
Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Panggil Mantan Anggota TPF Pembunuhan Munir, Apa yang Digali?
Komnas HAM Perika Mantan Anggota TPF Pembunuhan Munir, Apa yang Digali?
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat
Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua Komnas HAM Apresiasi Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas sebagai Polisi
Kebijakan Kapolri memberi kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas menjadi polisi sangat baik melalui persepektif HAM.
Baca SelengkapnyaRespons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja
"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca Selengkapnya