Merdeka.com - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembalikan pelaksaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP dan SMA ke masing-masing provinsi.

Rekomendasi ini diberikan setelah melihat kekisruhan penyelenggaraan UN tahun 2012 dan 2013. Hal tersebut dikemukakan oleh Anggota BPK Rizal Djalil saat memberikan keterangan pers di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).

Menurutnya, pelaksanaan UN ke depan sebaiknya diserahkan ke Pemerintah Daerah sesuai PP Nomor 19 Tahun 2010 Jo PP nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

"Kami di BPK merekomendasikan pelaksanaan UN ke depan diserahkan ke pemerintah daerah sesuai PP 19 tahun 2010 itu. Kami yakin penggandaan soal UN mampu dilakukan di percetakan daerah," kata Rizal.

Dengan rekomendasi tersebut, lanjut Rizal, pemerintah pusat hanya bertugas membuat soal dan memberikan pengawasan dalam percetakan soal UN di daerah, serta mengawasi jalannya UN.

Sejak tahun 2012, penyelenggaraan UN tingkat SMP dan SMA dipusatkan di Kemendikbud, dalam hal ini Jakarta. Situasi ini, lanjut Rizal, mengakibatkan distribusi soal UN menjadi terlambat. Kondisi ini berbeda dengan penyelenggaraan UN tingkat SD.

"Dan selama ini, penyelenggaraan UN untuk tingkat SD tidak terdapat masalah keterlambatan," ujarnya.