Merdeka.com - Komjen (Purn) Setyo Wasisto yang pada 2015 menjabat sebagai mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia mengungkap red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra kosong sejak April 2020. Saat itu, Setyo mengungkap ada adendum (tambahan) pada red notice Joko Tjandra sejak diterbitkan 10 Juni 2009. Adendum tersebut terkait dengan perubahan nama maupun paspor baru.

"Saya ingat bahwa ada tambahan karena ada informasi bahwa saudara Joko Seogiarto Tjandra mengubah nama dan menggunakan paspor baru, maka kita kirim ke Interpol untuk diterbitkan adendum," kata Setyo di ruang sidang Hatta Ali pada Kamis (19/11).

Dalam waktu sidang yang sama, Kepala Bagian Komunikasi Hubungan Internasional Mabes Polri Bertholomeus I Made Oka Putra Pramono selaku saksi yang turut dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengaku pernah diminta terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte untuk mengecek status red notice Interpol Joko Tjandra dalam sistem I-24/7. Saat itu, Napoleon masih menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri.

Walaupun tidak dapat menyebutkan tanggal pastinya, Bertholomeus menyebut perintah itu terjadi sekira bulan April atau Mei 2020. Perintah itu diberikan Napoleon melalui Kepala Bagian Kejahatan Internasional Divhubinter Polri Kombes Tommy Aria Dwianto.

"Hasilnya tidak ada, kosong," ungkapnya.

Jaksa penuntut umum Junaedi sempat mencecar Bertholomeus ihwal keperluan pengecekan tersebut. Namun, Bertholomeus mengaku tidak sempat menanyakannya kepada Napoleon.

Bertholomeus mengungkap pada 10 Januari 2020 pihaknya mendapat surat peringatan (alert) langsung dari kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Surat tersebut menyatakan bahwa dalam enam bulan ke depan, status red notice atas nama Joko Tjandra akan habis.

Kendati demikian, Bertholomeus menyebut tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk menindaklanjuti surat peringatan tersebut. Adapun tugas pokok dan fungsi yang diembannya hanya meneruskan surat tersebut.

"Hanya menyampaikan saja kepada Tata Urusan Dalam. Tata Urusan Dalam akan melapor ke pimpinan," pungkasnya.