Merdeka.com - Kasus pembunuhan sadis disertai mutilasi terjadi pada Senin 22 Agustus 2022 di Jalan Budi Utomo ujung, Kota Timika, Papua. Empat orang warga Nduga, Timika, Papua, menjadi korbannya.

Kasus ini diotaki oleh anggota TNI AD yang bertugas di Brigif 20 Kostrad. Pelaku juga sudah ditetapkan tersangka.

Para korban lebih dulu dihabisi nyawanya. Kemudian, dimutilasi dan potongan mereka dimasukkan ke dalam enam karung berisi batu sebagai pemberat dan dibuang di jembatan Sungai Pigapu.

Total ada 10 orang terlibat dalam pembunuhan sadis tersebut. Enam pelaku di antara adalah TNI yakni Mayor Inf HF, Kapten Inf DK, Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC dan Pratu R. Mereka dikenakan pasal berlapis, salah satunya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sedangkan, empat tersangka lainnya dari kalangan sipil yakni APL alias J, DU, R, dan RMH.

Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak geram melihat ulah para prajuritnya. Dia tegaskan, perbuatan para pelaku adalah kriminal murni sehingga harus dihukum.

"Itu totaly hukum ya, sudah kriminal itu, beratlah itu," kata Letjen Maruli di Mabes Angkatan Darat (AD), Jakarta, Kamis (15/9) kemarin.

Informasi didapat Maruli, diduga peristiwa itu terjadi karena miskomunikasi soal kabar kelompok kriminal bersenjata (KKB) mencari senjata. Prajurit yang mengetahui itu kemudian bereaksi. Hingga terjadilah peristiwa pembunuhan dan mutilasi.

"Satu yang mungkin meringankan dia, jadi awalnya itu yang saya dapat informasi sementara. Dia mendapat informasi ada KKB mencari senjata. Masalah nanti akhirnya sampai dibunuh dan dimutilasi inilah yang nanti jadi memberatkan dia. Itulah yang nanti akan diungkap oleh pengadilan," tegas Maruli.

Maruli sangat berharap apa yang dilakukan para tersangka tidak digeneralisir pada semua prajurit. Meski tidak bisa dipungkiri, TNI sebuah organisasi besar pasti ikut tercoreng karena perilaku satu dua orang.

"Tentara itu organisasi nya sekian ratus ribu, tapi kejadian individu berapa orang, kelompok, ya sudah jelek tuh semaunya. Itu risiko kamu sebagai korps," tegas dia.

Bukan Pelanggaran HAM Berat

Meski prajurit telah menghilangkan nyawa warga, Maruli menyebut kejahatan delapan prajurit TNI AD dalam kasus mutilasi empat warga di, Mimika, Papua tidak masuk pelanggaran HAM berat.

"Oh beda, kalau pelanggaran berat itu menggunakan kekuatan institusi, itu pelanggaran HAM (berat)," katanya.

Reaksi Keras Kasad Dudung

Terkait kasus mutilasi yang melibatkan personel TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman bereaksi keras. Dia meminta anggota yang terlibat untuk langsung dipecat.

"Saya harapkan orang yang melakukan itu pecat sajalah nanti," tegas Jenderal Dudung saat dikonfirmasi wartawan di Mabes AD, Jakarta, Rabu (7/9).

Dia mengingatkan kepada jajaran Angkatan Darat (AD) terutama Puspom untuk memproses tuntas anggota TNI yang terlibat.

Kronologi Mutilasi

Direktur Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan, awalnya pada 22 Agustus, ada laporan dari masyarakat terjadi penembakan. "Dari pendalaman tersebut kita menemukan ternyata ada indikasi kasus pembunuhan," ujar Faisal saat dihubungi, Senin (29/8).

Beberapa hari kemudian, kata dia, polisi menemukan mayat. Dari mayat tersebut akhirnya terungkap kasus pembunuhan.

"Ternyata kasus itu adalah rekayasa transaksi senjata," tambah dia.

Faisal menambahkan, ada masyarakat yang memancing korban untuk menjual dan membeli senjata. Dari transaksi tersebut, ditemukan sejumlah uang senilai Rp250 juta.

"Nah dari situ ternyata korban ini semuanya dibunuh, uangnya diambil," kata Faisal.

Korban yang ditemukan sudah tidak dalam keadaan utuh. Mereka menjadi korban mutilasi.