Ratusan sopir Pertamina ancam duduki Istana Presiden

Selasa, 20 Juni 2017 05:29 Reporter : Robby
demo karyawan pertamina. ©2017 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan pekerja PT Pertamina yang tergabung dalam FBTPI (Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia), mengancam akan menduduki Istana Presiden jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi dan diperhatikan Pemerintah.

"Jika tidak ada itikad baik dari PT Pertamina dan Patra Niaga juga tidak dipedulikan oleh Pemerintah, teman-teman di daerah akan kami tarik semua ke Jakarta akan kami duduki Istana Presiden, kami perkirakan akan ada 10.000 masa akan datang jika tidak ada itikad baik," kata Wadi Atma Wijaya Koordinator aksi saat ditemui merdeka.com di Pelumpang 3 Pertamina, Jakarta Utara, Senin(19/6).

Ratusan pekerja yang berprofesi sebagai sopir truk pengangkut bahan bakar dari pertamina menggelar demo. Salah satu tuntutannya, mereka meminta pihak Pertamina mengangkat seluruh sopir menjadi karyawan tetap.

Ancaman tersebut, lanjut Wadi, didasari oleh nota pemeriksaan yang dikeluarkan suku Dinas Ketenagakerjaan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak karyawan, dan terjadi pada seluruh karyawan depot Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kita begerak bukan sekadar dari depot Pelumpang atau dari Jakarta saja, kita bergerak dengan daerah lain, ada 11 depot ikut ambil opsi mogok kerja karena substansi nya semua seluruh depot di lingkup Pertamina mengalami hal yang sama," tuturnya.

Namun, Wadi juga masih menunggu itikad baik dari PT Pertamina untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan. "Tapi kita tetap menunggu itikad baik dulu, kita habiskan dulu waktu yang telah kita berikan," jelas dia.

Sebelumnya pemecatan secara sepihak ratusan sopir tangki PT Pertamina Patra Niaga masih berbuntut panjang. Para korban PHK yang tergabung dalam FBTPI (Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia) menilai Pertamina telah melanggar aturan ketenagakerjaan.

Wadi Atma Jaya yang telah 10 tahun bekerja di PT Pertamina, mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan didasari oleh nota pemeriksaan yang dikeluarkan suku Dinas Ketenagakerjaan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak karyawan.

"Dari nota Suku Dinas Ketenagakerjaan itu ada 20 poin pelanggaran yang harus segera diselesaikan," ujar Wadi di Depo Plumpang Pertamina, Jakarta Utara, Senin (19/6).

Wadi mendesak Pertamina sebagai perusahaan berpelat merah dapat dengan segera membayarkan upah lembur dan pengangkatan menjadi karyawan tetap. "Tapi yang mendasar adalah segera kami diangkat karyawan tetap dan segera juga bayarkan upah lembur kami," tuntutnya.

Di sisi lain, kata Wadi telah terjadi pemecatan secara sepihak melalui pesan singkat oleh PT Pertamina kepada 353 karyawan. "Kami minta segera pekerjakan teman-teman kami yang di PHK secara sepihak, kita sudah bekerja selama 10 tahun tapi diperlakukan seperti karyawan baru," tuturnya.

Pemecatan 353 karyawan tersebut terjadi karena adanya penyeleksian ulang karyawan dengan masa uji coba 3 bulan, kemudian bagi yang dinyatakan tidak lolos akan mendapat surat pemecatan oleh PT Pertamina. [rnd]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.