Merdeka.com - Ratusan mahasiswa di Kota Tasikmalaya menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan sikap menolak RUU Cipta Lapangan Kerja. Tuntutan tersebut disampaikan saat lewat demonstrasi ke Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (15/7).

Koordinator aksi Neovaldi menyebut mahasiswa di Kota Tasikmalaya menolak RUU Ciptaker. Mereka meminta agar Pemkot dan DPRD Kota Tasikmalaya agar bersikap sejalan dengan mahasiswa.

"Kita menggelar aksi penolakan. Kita minta DPRD Kota Tasikmalaya bersikap terhadap kebijakan yang akan membebani pekerja ini," kata Neovaldi.

Aksi mahasiswa itu diwarnai kericuhan saat mereka masuk ke halaman kantor DPRD. Mereka bersitegang dengan aparat yang melakukan penjagaan. Mahasiswa melakukan aksi bakar ban yang menyebabkan lalu lintas di sekitar lokasi aksi terganggu.

Jalannya aksi kembali kondusif setelah perwakilan DPRD Kota Tasikmalaya bersedia menemui mahasiswa dan menandatangani nota kesepahaman menolak RUU Omnibus Law.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin menilai ada sejumlah pasal dalam RUU Omnibus Law yang harus dievaluasi. Contohnya pasal yang menyangkut sektor ketenagakerjaan.

"Kita sudah minta DPR evaluasi pasal-pasal yang membahas tenaga kerja," kata dia.

Namun pembahasan RUU tersebut dilakukan di tingkat pusat, DPRD tidak dapat berbuat banyak. DPRD Tasikmalaya hanya dapat menyampaikan aspirasi ke DPR. Tetapi dia menyebut kewenangan penuh tetap berada di tangan DPR.

"Daerah hanya menyampaikan aspirasi, seperti mahasiswa. Kami sampaikan ini ke DPR," ungkapnya.