Ratu Atut evaluasi anggaran Banten di balik jeruji
Merdeka.com - Meski telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Banten.
Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten, Syamsir, hari ini Gubernur Atut akan mengevaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2013.
"Saya tadi pagi ke KPK bersama tim kuasa hukum ibu, untuk mengurus perizinan. Karena ada surat yang mesti ditandatangani bu Atut, terkait administrasi pemerintahan, seperti evaluasi APBD 2013 dan pelantikan Bupati Lebak Banten," kata Syamsir, saat dihubungi wartawan, Jumat (3/1).
Syamsir menjelaskan, penandatangan surat tersebut tidak bisa diwakilkan oleh Rano Karno yang menjabat sebagai Wakil Gubernur, hal itu dikarenakan Atut masih menjadi gubernur aktif di Banten hingga saat ini.
"Tidak bisa. Ini harus ditandatangani Gubernur. Selama belum ada PLT maka tetap gubernur yang berwenang," jelasnya.
Topik pilihan: Adik Atut Ditangkap | Akil Ditangkap
Syamsir menampik, jika dirinya juga telah menyiapkan surat pengunduran diri Atut sebagai Gubernur Banten. Menurutnya proses pengunduran diri bukanlah wewenang bagian biro hukum yang dipimpin olehnya.
"Bukan. Itu bukan kewenangan saya. Saya hanya kabiro hukum," tegasnya.
Syamsir mengatakan, sebelum mendapatkan izin dari KPK, dirinya pun belum bisa memberikan surat tersebut kepada Atut. Namun demikian hal itu sudah disampaikan secara langsung kepada kuasa hukum penguasa Banten tersebut.
"Saya masih di Banten, nanti setelah dapet izin dari KPK, saya baru menyerahkan suratnya," tandasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras
Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaOtak Pungli di Rutan KPK Diperiksa Sebagai Saksi, Ini yang Bakal Didalami Penyidik
Hengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaSosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaRatusan Karung Beras Bansos Rusak Terbakar Saat Kantor Balai Desa Sarirejo Kendal 'Dilalap' Api
Kades menambahkan, hasil komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, ratusan kantong beras yang rusak itu telah diklaimkan ke Badan Urusan Logistik (Bulog)
Baca Selengkapnya8 Jembatan Gantung Putus Akibat Banjir di Kabupaten Musi Rawas Utara
Bencana ini merendam 6 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sejak Rabu 10 Januari 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnya