Merdeka.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Indonesia Police Watch (IPW) memberikan lapor merah terhadap kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutarman. Selama setahun menjabat, program kerja Sutarman sulit terealisasi, bahkan cenderung tak terlaksanakan.

Dalam keterangan pernya, Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala memandang implementasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sutarman tak jelas. Hal itu akibat terlalu banyak program sehingga sulit direalisasikan.

Meski ada beberapa kritik, namun kepemimpinan Sutarman masih lebih baik dibandingkan dari pada kepemimpinan Jenderal Timur Pradopo. Saat itu, Timur Pradopo tak memahami visi-misinya sendiri.

"Pak Timur (Jenderal Timur Pradopo) lebih kacau lagi karena lupa dengan programnya. Kalau Pak Tarman masih memakai slide yang sama," ungkap dia.

Hal yang sama juga dinyatakan Ketua Presidium IPW Neta S Pane yang menilai kebijakan Kapolri Jenderal Sutarman selama ini buruk. Hal itu terbukti dengan banyaknya konflik antara anggota Polri dengan anggota TNI di sejumlah daerah.

"Jadi kalau dikasih rapor, rapornya merah karena arogansi jajaran di bawah mengental. Ini misalnya ditandai bentrokan antara TNI dan Polri di Batam kemarin," kata Neta S Pane di kantor Kompolnas Jakarta, Selasa (9/12).

Berikut empat kritik Kompolnas dan IPW soal rapor merah Jenderal Sutarman:

Setahun menjabat, kerja Kapolri tak terukur & keteteran

Kompolnas mengundang Kapolri Jenderal Sutarman untuk melakukan evaluasi kinerja selama menjabat setahun. Namun, Jenderal Sutarman berhalangan hadir dan diwakili oleh jajarannya.Komisoner Kompolnas Adrianus Meliala menyatakan implementasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sutarman tak jelas. Hal itu akibat terlalu banyak program sehingga sulit direalisasikan."Kesannya tidak terukur, terlalu banyak dari segi program dan ujungnya keteteran sendiri. Belajar dari Pak Tarman (Jenderal Sutarman), semua pejabat Polri tidak harus banyak, cukup tiga atau empat hal dan terukur betul jadi tidak kedodoran," kata Adrianus di kantor Kompolnas Jakarta, Selasa (9/12).Namun, dia menilai kepemimpinan Sutarman lebih bagus daripada kepemimpinan Kapolri sebelumnya Jenderal Timur Pradopo. Saat itu, Timur Pradopo tak memahami visi-misinya sendiri."Pak Timur (Jenderal Timur Pradopo) lebih kacau lagi karena lupa dengan programnya. Kalau Pak Tarman masih memakai slide yang sama," terang dia.Lanjut dia, di era Timur Pradopo, Polri menolak untuk dievaluasi oleh Kompolnas. Sedangkan di era Sutarman ini mengalami perkembangan yang baik hubungan Polri dengan Kompolnas."Zaman Pak Timur terjadi penolakan tapi sekarang yang datang banyak. Mereka sudah paham harus dievaluasi kinerjanya," pungkas dia.

Rapor merah buat Sutarman

Kompolnas hari ini mengevaluasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sutarman selama setahun menjabat. Mereka juga mengundang Indonesia Police Watch (IPW) untuk mendengarkan pandangannya atas kinerja Korps Bhayangkara ini.Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai kebijakan yang diterbitkan Kapolri Jenderal Sutarman selama ini buruk. Hal itu terbukti dengan banyaknya konflik antara anggota Polri dengan anggota TNI di sejumlah daerah."Jadi kalau dikasih rapor, rapornya merah karena arogansi jajaran di bawah mengental. Ini misalnya ditandai bentrokan antara TNI dan Polri di Batam kemarin," kata Neta S Pane di kantor Kompolnas Jakarta, Selasa (9/12).Menurutnya dalam kepemimpinan kapolri sebelum Sutarman tak ada bentrokan yang terjadi dalam jeda waktu yang singkat. Selain itu, penanganan atas massa demonstrasi kenaikan BBM pun terkesan represif."Dalam sejarah tidak ada bentrokan dua kali dalam tiga bulan seperti di Batam. Seperti di Makasar ada masyarakat yang tidak ikut demo hanya menonton, dia bukan mahasiswa tewas dan itu sekarang belum ketahuan tetapi isunya dilindas water cannon," terang dia.

Banyak jenderal, Kombes, dan AKBP tapi nganggur

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai organisasi Polri saat ini tidak efektif bekerja. Hal itu akibat banyaknya struktur yang dibentuk namun tak memiliki tugas yang jelas."Organisasi (Polri) sangat tambun dan tidak lincah sehingga menumpuk di tengah dan di atas. Jadi banyak jenderal, kombes, dan AKBP yang nganggur," kata Neta S Pane di kantor Kompolnas Jakarta, Selasa (9/12).Akibat hal itu, menurutnya di Jawa Barat ada ratusan perwira yang menganggur. Kinerja di dalam organisasi pun saling bertumpukan."Di Jawa Barat ada 127 AKBP nganggur gak jelas kerjanya apa. Tambun ini organisasinya, kelihatan dari adanya Kabarharkam, buat apa kalau sudah ada deputi operasi," terang dia.Lanjut dia, banyaknya anggota yang menganggur ini akan menimbulkan masalah sendiri. Tak menutup kemungkinan mereka akan tergiur menjadi beking keamanan."Mereka yang nganggur jadi beking-beking juga buat tambah penghasilan," pungkas dia.

Teman sejawat Sutarman dijadikan pejabat

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebutkan sikap Kapolri Jenderal Sutarman selama setahun menjabat terkesan arogan. Hal itu terlihat dari banyaknya perwira tinggi seangkatannya yang dipaksakan mengisi struktur di Polri."Dari segi jabatan dalam era Sutarman terutama enam bulan di tahun terakhir banyak sekali angkatan 81 yang seangkatan sama Sutarman dan sudah mau pensiun dikasih jabatan strategis. Ini kan menunjukkan arogansi Sutarman sebagai kapolri," kata Neta S Pane di kantor Kompolnas Jakarta, Selasa (9/12).Menurutnya kebijakan itu ibarat aji mumpung. Alhasil, regenerasi di tubuh Polri pun tak bisa dijalankan dengan sempurna."Mentang-mentang dia kapolri kemudian temannya satu angkatan diangkat jadi pejabat. Okelah katakanlah dia berkualitas tapi kan dia sudah mau pensiun kasih dong kesempatan buat kader-kader yang muda," terang dia.Tak hanya itu, kebijakan Sutarman ini menimbulkan iri antar angkatan. Perwira-perwira muda di Polri pun menyayangkan tindakan seniornya tersebut."Di era Sutarman juga konflik antar angkatan terutama 81 dan 83 itu sangat tajam. Ini membuat angkatan-angkatan lain atau kader muda di kepolisian bertanya-tanya kok seperti ini," pungkas dia.