Rano: Saya sudah feeling terima disclaimer, itu hadiah buat saya
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, berikan tanggapan Disclaimer atas laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Banten, tahun anggaran 2013. Hal ini tertuang dalam LHP BPK RI, dalam sidang istimewa DPRD Banten, Senin (16/06).
Menanggapi hal tersebut PLT Gubernur Banten Rano Karno sebagai motivasinya bekerja keras untuk Banten, dimana saat dia baru menjabat sebagai PLT Gubernur Banten BPK memberikan Disclaimer.
"Saya sudah feeling akan menerima ini. Ini hadiah buat saya, dan saya berjanji akan bekerja lebih keras secara maksimal untuk meningkatkan opini BPK," kata Rano dalam Konfrensi pers usai sidang Paripurna DPRD Prov Banten tentang penyerahan LHP BPK RI atas Lap Keuangan Prov Banten.
Sementara itu, dalam laporan yang dibacakan auditor utama BPK Perwakilan Banten Bambang Pamungkas, BPK menemukan 30 temuan yang terdiri dari 12 temuan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan 28 temuan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Permasalahan signifikan yang cukup materil yang ditemukan berupa penatausahaan persediaan senilai Rp 94,79 miliar pada lima SKPD yakni RSUD Banten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan kurang memadai," kata Bambang.
Diketahui, bahwa tahun-tahun sebelumnya Pemprov Banten selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI atas laporan Keuangan Daerah. Kali ini, Banten tidak mendapatkan tanggapan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaRano Karno Curhat Baliho Hilang, Ini Respons Ganjar
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Prabowo menegaskan relawan dan pendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud di Tangerang Raya tidak pernah gentar untuk berjuang.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaBansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaMuncul Wacana Dana BOS Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Kemenkeu Respons Begini
Pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Rp15.000 per anak.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnya