Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kementerian dan lembaga untuk mengelola anggaran APBN secara efisien. Jokowi meminta agar menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga memperhitungkan rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan matang. APBN digunakan untuk kegiatan inti bukan kegiatan pendukung.

Jokowi menyampaikan itu dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 serta Anugerah 'Dana Rakça' Tahun 2017 di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/12).

Jokowi sempat memberi contoh kinerja Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Menteri Hanif Dhakiri. Presiden Jokowi menyebut, anggaran pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dialokasikan sebesar Rp 3 miliar. Biaya pemulangan Rp 500 juta.

"Yang Rp 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain. Ini tidak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di kementerian dan lembaga di daerah, sama. Coba cek satu per satu, ini sudah diubah semuanya di Kemenaker," beber Jokowi.

Ralat berita ini mengoreksi berita sebelumnya dengan judul: 'Presiden Jokowi murka masih ada kementerian gunakan anggaran untuk jalan-jalan'. Pengubahan judul dan isi artikel ini setelah mendengar keseluruhan pidato Presiden Jokowi.