Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon menjadi yang terdepan membela Setya Novanto (Setnov) terkait pencekalan ketua DPR itu dalam kasus korupsi e-KTP. Keduanya terlihat lebih bersemangat melindungi Setnov ketimbang mendukung penuntasan karut-marut kasus e-KTP yang kini tengah dilakukan KPK.

"Masyarakat akan semakin muak dengan perilaku elite-elite DPR yang menghambat upaya penuntasan kasus korupsi e-KTP oleh KPK. Ingat, masyarakat pula yang hingga sekarang mengalami kesulitan mendapatkan e-KTP," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi saat dihubungi, Jakarta, Kamis (13/4).

Menurut Ari, bentuk dukungan kepada Setnov dari Fahri dan Fadli serta Fraksi Golkar DPR yang meminta Presiden Jokowi membatalkan cekal, sangat kontraproduktif terhadap usaha-usaha memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap citra DPR secara keseluruhan.

"Efek tidak memiliki e-KTP seperti kesulitan saat mengurus administrasi kependudukan, terhambat dalam mengurus pendaftaran sekolah serta kendala mendaftar lamaran kerja pasti tidak akan dialami oleh orang-orang seperti Fahri Hamzah, Fadli Zon serta Setnov," jelasnya.

Ari menambahkan, mungkin Fahri Hamzah dan Fadli Zon lupa kalau opini publik terhadap KPK terkait penyiraman air keras kepada Kepala Satgas Kasus e-KTP Novel Baswedan sangat tinggi. Oleh karenanya, masyarakat akan membaca dukungan Fahri dan Fadli hanya akan melawanan tuntutan keadilan dari rakyat.

"Makin kuat juga opini di masyarakat kalau the tree musketer DPR ini (Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Setnov) ini selalu arogan, menyimpang, nyeleneh, menang sendiri serta berseberangan dengan pendapat umum," imbuh Ari.

Terlebih, pencekalan dalam kasus e-KTP ini sudah sangat merontokkan kredibilitas Setnov, setelah ketua umum Partai Golkar itu berkali-kali lolos dari jeratan kasus hukum, seperti kasus Papa Minta Saham Freeport hingga lolos dari sidang kode etik Majelis Kehormatan Dewan.

Untuk diketahui, nama Ketua Umum partai Golkar Setya Novanto (Setnov) dalam dakwaan KPK untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Sejumlah saksi di persidangan menyebut Setnov dan keluarganya ikut bermain dalam proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini.