Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Raker dengan Komisi IX DPR, Menkes dicecar lagi soal vaksin palsu

Raker dengan Komisi IX DPR, Menkes dicecar lagi soal vaksin palsu Menkes di KPK. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek kembali dicecar anggota DPR terkait kasus vaksin palsu. Kali ini dalam Rapat Kerja (Raker) tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu yang digelar di Komisi IX DPR.

Dalam paparan awalnya, Nila mengatakan pihaknya akan segera menuntaskan kasus ini secara hukum. Dia juga berujar sudah berupaya memutus jaringan vaksin palsu yang sudah beredar di RS seluruh Indonesia.

"Melakukan pengungkapan seluruh jaringan tindak pidanan vaksin palsu," kata Nila dalam Raker dengan komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).

‎‎Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Siti Masrifah sepakat ada pengungkapan peredaran vaksin palsu. Dia berharap segera diungkap ke publik fasilitas kesehatan mana saja yang mengedarkan vaksin tersebut.

"Saya setuju bahwa kami mohon pada ibu menteri membuka faskes apa saja yang terlibat peredaran vaksin palsu. Kalau tidak mau menyampaikan itu, kami ingin tahu alasannya apa. Kami minta penjelasan dari ibu menteri dan seluruh jajaran," kata Politikus PKB tersebut.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kecewa Menkes seolah melindungi fasilitas kesehatan yang mengedarkan vaksin palsu. Hal tersebut lantaran data yang dipaparkan Nila hanya bersifat inisial dari fasilitas kesehatan.

"Nama-nama faskes yang terlibat sudah disebut tapi inisial. Ini kok seperti pelaku pencuri ayam. Padahal maling ayam dan koruptor saja namanya lengkap, dipermalukan. Kenapa orang yang mengancam nyawa anak Indonesia malah ditutup-tutupi. Mengapa kok faskes semacam ini seakan-akan dilindungi. Saya minta hari ini diungkap," ungkap Saleh.

‎Politikus PAN tersebut juga mendesak Nila mengungkap titik sentral dari jaringan tersebut. "Siapa yang bertanggung jawab, distribusinya siapa, kok ada limbah kesehatan itu bisa didaur ulang lagi. Minimal ada penjelasan yang membuat kita yakin pemerintah bekerja soal ini," ujarnya.

Dia juga meminta Nila menjelaskan, seperti apa langkah pemerintah dalam memutuskan mata rantai peredaran vaksin palsu. Selain itu harus bisa memastikan seperti apa dan di mana saja ada vaksin yang legal.

‎"Bidan, dokter yang terlibat belum dijelaskan. Limbah kesehatan kalau tidak ada yang tampung orang bekerja di situ, tidak akan mungkin keluar," pungkasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Kaesang Optimis PSI Masuk DPR: InsyaAllah dengan Dukungan dan Restu Presiden Jokowi

Kaesang Optimis PSI Masuk DPR: InsyaAllah dengan Dukungan dan Restu Presiden Jokowi

PSI menargetkan akan memeroleh 7 persen suara di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Minta Didoakan Pemilu Damai dan Aman, Kapolres Inhu Kunjungi Sejumlah Ponpes dan Kiai

Minta Didoakan Pemilu Damai dan Aman, Kapolres Inhu Kunjungi Sejumlah Ponpes dan Kiai

Polisi menggandeng sejumlah pihak agar Pemilu berjalan aman dan damai

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Mengaku Dicabuli Dokter, Istri Pasien Serahkan Bukti Penting Ini ke Polisi

Mengaku Dicabuli Dokter, Istri Pasien Serahkan Bukti Penting Ini ke Polisi

TA dan suaminya langsung meninggalkan lokasi. Hanya tim kuasa hukumnya yang menemui awak media untuk menyampaikan keterangan pers.

Baca Selengkapnya
Tunggu Arahan KPU Soal ODGJ Mencoblos Pemilu, RSKD Dadi Makassar Siapkan 14 Dokter Psikiatri

Tunggu Arahan KPU Soal ODGJ Mencoblos Pemilu, RSKD Dadi Makassar Siapkan 14 Dokter Psikiatri

RSKD Dadi Makassar merupakan rumah sakit khusus untuk penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Suara Pileg 2024 Melesat, Golkar Optimis Raih Kursi Ketua DPR

Suara Pileg 2024 Melesat, Golkar Optimis Raih Kursi Ketua DPR

Meutya optimis partainya dapat menduduki posisi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Momen Ketua Komisi I Bertemu Kasad Jenderal Maruli Pertama Kali dalam Raker Bareng DPR

Momen Ketua Komisi I Bertemu Kasad Jenderal Maruli Pertama Kali dalam Raker Bareng DPR

Saat itu, Meutya berkelakar jika kondisi mereka yang hadir dalam raker tersebut sedang bagus

Baca Selengkapnya